Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar dan Demokrat mendorong Pemilu Legislatif (Pileg) digelar lebih dulu sebelum Pemilu Presiden (Pilpres).
Hasil Pileg pada tahun yang sama diusulkan menjadi dasar pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Advertisement
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemisahan Pileg dan Pilpres bukan hal baru. Menurut dia, Pileg lebih dulu kemudian Pilpres pernah diterapkan pada Pemilu 2004 dan 2009.
“Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2024, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ticket pencalonan Pilpres,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Doli, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebaiknya tidak lagi digelar serentak. Pemisahan tersebut dinilai memberi ruang bagi pemilih untuk lebih fokus menentukan pilihan pada setiap jenis pemilu.
Doli juga menyoroti penggunaan hasil pemilu lima tahun sebelumnya sebagai dasar pencalonan Pilpres. Menurut dia, aspirasi politik masyarakat bisa berubah dalam rentang waktu tersebut.
“Terutama pada proses pencalonan Presiden-Wakil Presiden, yang ticket pencalonannya menggunakan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya. Tentu sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu lima tahun itu,” ujarnya.
Usulan Golkar tersebut mendapat dukungan Demokrat. Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan skema Pileg lebih dulu kemudian Pilpres merupakan pola yang pernah digunakan Indonesia.
“Ya, menurut saya bagus ya. Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Herman menyebut pola Pileg lebih dulu diterapkan pada Pemilu 2004 dan 2009. Sementara pada 2014, 2019, dan 2024, Pileg dan Pilpres digelar bersamaan.
Pernah Dorong Hasil Pileg jadi Tiket Pilpres
Demokrat juga pernah memperjuangkan agar tiket pencalonan Pilpres menggunakan hasil Pileg pada tahun yang sama.
Dengan begitu, pasangan capres-cawapres ditentukan berdasarkan peta dukungan politik terbaru.
“Dan saya kira Demokrat merasa bahwa dulu juga memperjuangkan seperti ini, bahwa tiket untuk pilpres itu sebaiknya adalah hasil pileg pada saat itu,” ujarnya.
Herman menilai pemisahan jadwal juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih fokus memilih wakil rakyat sebelum menentukan presiden dan wakil presiden.
Terkait jeda waktu antara Pileg dan Pilpres, Demokrat belum menentukan pilihan. Opsi jeda tiga atau empat bulan masih akan didalami.
“Mengenai durasi waktu ya. Nanti masukannya apakah 3 bulan, 4 bulan setelah pelaksanaan pileg, tentu itu nanti kita dalami kembali,” kata Herman.