Menperin Ungkap 4 Tekanan yang Menjepit Industri Indonesia

Menperin Agus Gumiwang mengatakan tidak akan menganggap remeh meski PMI Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) ada selisih tipis.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 23 September 2026, 15:00 WIB
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. (Dok Kemenperin)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap, empat tekanan yang sedang menjepit industri Indonesia, yakni banjir impor, ketegangan geopolitik, kenaikan harga minyak, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Tekanan tersebut tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke 49,8 pada Agustus 2026.

PMI manufaktur berada sedikit di bawah ambang ekspansi 50, sedangkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang disusun Kementerian Perindustrian masih berada di level ekspansif 52,3. Selama delapan bulan 2026, IKI tidak pernah turun di bawah 50.

"Ini sinyal yang kami anggap serius, dan kami tidak akan menganggapnya remeh hanya karena selisihnya tipis,” kata Agus dalam Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Agus mengatakan, perbedaan PMI dan IKI menunjukkan pelaku industri masih memiliki kepercayaan terhadap prospek usaha, tetapi menghadapi tekanan nyata di lapangan. PMI menangkap kondisi pembelian dan pesanan dari sampel perusahaan pada bulan berjalan, sedangkan IKI memberikan bobot besar pada pesanan baru dan menggunakan basis perusahaan yang lebih luas.

Tekanan pertama berasal dari banjir impor ketika dunia menghadapi kelebihan kapasitas produksi pada baja, tekstil, keramik, plastik, dan elektronik. Agus mengatakan barang dari negara lain mencari pasar baru setelah Amerika Serikat dan Eropa menerapkan tarif, dengan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi salah satu tujuan.

Barang impor tersebut masuk dengan harga yang menurut Agus sering berada di bawah biaya produksinya sendiri. Kondisi tersebut menekan kemampuan industri domestik untuk bersaing di pasar dalam negeri.

Tekanan kedua berasal dari faktor geopolitik. Konflik Amerika Serikat-Iran dan gangguan di Selat Hormuz mengganggu jalur energi dunia, sementara sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi selat tersebut. Gangguan itu juga meningkatkan biaya asuransi dan pengiriman.

Tekanan ketiga berasal dari kenaikan harga minyak. Harga Brent menembus US$ 101 per barel pada awal September 2026 dan mencapai level tertinggi sejak Mei. Kenaikan harga tersebut meningkatkan biaya bahan bakar, logistik, serta bahan baku petrokimia seperti plastik, karet sintetis, dan serat poliester.

 

Tekanan Biaya

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian 2025 di Jakarta, Jumat (28/8/2026). (Dok Kemenperin)

Agus mengatakan, tekanan biaya tersebut ikut memengaruhi industri plastik dan karet. Kenaikan biaya juga dapat merambat ke sektor manufaktur lain karena produk industri menggunakan plastik untuk kemasan dan kendaraan angkutan untuk distribusi.

Tekanan keempat berasal dari daya beli. Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 meningkat menjadi 118,5, tetapi Agus mengatakan belanja kelas menengah belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut dapat mengurangi pesanan dan meningkatkan persediaan barang di gudang.

“Empat tekanan ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling memperkuat. Biaya naik dari sisi energi, harga ditekan dari sisi impor murah, dan permintaan melemah dari sisi daya beli,” ujar Agus.

 

Kemampuan Merebut Pasar

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Kemenperin)

Agus merumuskan persoalan industri bukan pada kemampuan produksi, melainkan kemampuan produk domestik merebut pasar. Menurut dia, kapasitas produksi, tenaga kerja, dan pasar tersedia, tetapi industri menghadapi persaingan untuk mempertahankan pasar domestik.

“Tantangan industri kita bukan kemampuan memproduksi. Tantangannya adalah memastikan barang yang kita produksi itulah yang dibeli,” kata Agus.

Agus mengatakan diagnosis tersebut menentukan respons kebijakan industri. Menurut dia, apabila persoalan industri dianggap sebagai kekurangan investasi, pembangunan pabrik baru dapat dilakukan ketika pabrik yang sudah ada masih beroperasi di bawah kapasitas. Karena itu, pemerintah menempatkan persoalan pasar sebagai bagian penting dalam merespons tekanan industri.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya