Liputan6.com, Jakarta - Pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia sebanyak tiga kali dalam dua tahun terakhir dinilai tidak memengaruhi minat investor asal Amerika Serikat (AS) untuk menanamkan modalnya di tanah air.
Executive Vice President and Chief Policy Officer US-ASEAN Business Council, Inc (USABC), Marc Mealy, menegaskan bahwa sebagian besar investor korporasi—khususnya yang bergerak di sektor foreign direct investment (FDI)—memahami dinamika politik dan rotasi di tingkat kementerian.
Advertisement
“Saya pikir jawaban singkatnya, tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada jenis investor asing tertentu yang merasa ketidakpastian seputar kebijakan Kementerian Keuangan membuat mereka enggan berinvestasi. Tapi bagi sebagian besar investor korporasi, kami memahami bahwa memang bisa terjadi pergantian di level menteri,” ujar Marc Mealy dalam gelaran BISA Report Launch 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Mealy, para investor dapat memaklumi perombakan pejabat tingkat atas selama tidak memicu perubahan arah kebijakan ekonomi yang drastis.
“Selama pergantian tersebut tidak disertai perubahan kebijakan yang signifikan, hal itu tidak serta-merta membuat kami tidak lagi ingin berinvestasi hanya karena Menteri Keuangan berganti,” ia menambahkan.
Komitmen investasi AS di Indonesia memang tergolong jumbo. Berdasarkan laporan Business Investment in Southeast Asia (BISA) 2026 yang dirilis USABC, realisasi investasi AS di Indonesia sepanjang periode 2020 hingga semester I 2025 tercatat mencapai US$ 14,85 miliar atau sekitar Rp 262,8 triliun (asumsi kurs Rp 17.700 per dolar AS).
Bahkan, komitmen investasi kumulatif AS ke Indonesia hingga Januari 2026 dilaporkan telah menyentuh angka US$ 22,84 miliar atau setara Rp 404,2 triliun.
Tantangan Regulasi di Indonesia
Kendati iklim investasi tetap menjanjikan, Mealy memberikan catatan kritis terkait hambatan birokrasi dan perizinan di Indonesia. Menurutnya, proses regulasi di tanah air masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan AS, terutama saat hendak membawa teknologi serta produk inovasi baru.
Di beberapa sektor strategis, proses perizinan di Indonesia dinilai masih lebih rumit dibandingkan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, USABC mendorong adanya penyederhanaan tata kelola regulasi.
“Sebagai contoh, salah satu hal yang kami dorong adalah jika sebuah perusahaan sudah berhasil memenuhi proses regulasi di Amerika Serikat atau di negara ASEAN lain, kami mendorong pemerintah untuk turut mengakui hal itu,” ungkap Mealy.
Ia menyebut usulan terkait harmonization standard tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Tujuannya agar pelaku usaha tidak perlu mengulang proses uji kelayakan yang panjang jika produk terkait telah mengantongi standar internasional.
“Ada beberapa negara ASEAN yang sangat menantang untuk membawa masuk inovasi, ada juga yang lebih mudah. Di beberapa negara, begitu sebuah produk memenuhi standar internasional tertentu, produk itu langsung diterima di negara tersebut,” tutur Mealy.
Mealy berharap pemerintah Indonesia dapat segera menerapkan mekanisme serupa agar para investor tidak membuang waktu dan sumber daya berlebih hanya untuk menjalani prosedur administrasi tambahan.