Liputan6.com, Washington, DC - Indikator utama demokrasi di Amerika Serikat (AS) jatuh ke level terendah dalam 50 tahun. Di saat yang sama, rule of law atau supremasi hukum secara global dinilai mengalami pelemahan signifikan akibat “ancaman dan tindakan” pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dikutip dari The Guardian, Rabu (16/9/2026), temuan tersebut berasal dari laporan Global State of Democracy yang diterbitkan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), lembaga antarpemerintah yang berbasis di Stockholm.
Advertisement
Menurut laporan tersebut, kondisi demokrasi memburuk di berbagai belahan dunia. Independensi peradilan, kredibilitas pemilu, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta akses terhadap keadilan kini berada pada titik terendah setidaknya dalam 30 tahun.
Laporan tahunan International IDEA mencakup 174 negara dan mengukur kinerja demokrasi sejak 1975. Laporan ini dianggap sebagai salah satu kajian paling komprehensif mengenai kondisi demokrasi global.
Kemunduran AS Sangat Menonjol
International IDEA menyebut kemerosotan demokrasi di AS sangat terlihat. Namun, kondisi tersebut juga merupakan bagian dari tren global yang lebih luas.
Tahun 2025 menjadi tahun ke-11 berturut-turut ketika jumlah negara yang mengalami kemunduran demokrasi lebih banyak dibandingkan negara yang mengalami perbaikan. Menurut International IDEA, ini merupakan periode kemerosotan demokrasi terpanjang sejak lembaga tersebut mulai mencatat data.
“Pada 2025, tantangan global terhadap demokrasi dan sulitnya menghentikan erosi demokrasi sama-sama dicontohkan dan diperparah oleh perkembangan politik di Amerika Serikat,” tulis para penulis laporan.
Mereka mengatakan Trump dengan cepat memperbesar kekuasaan cabang eksekutif dan menggunakannya untuk mengejar sejumlah tujuan pribadi serta melakukan pembalasan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh.
Dampaknya dinilai sangat luas, mulai dari melemahkan rule of law di dalam negeri dan internasional hingga menguji aliansi yang telah lama terjalin serta kerja sama multilateral.
Sekretaris Jenderal International IDEA Kevin Casas-Zamora memperingatkan bahwa risiko konflik meningkat seiring memburuknya kondisi demokrasi.
“Pesan utama dari penelitian kami adalah bahwa investasi dalam demokrasi harus menjadi inti dari strategi keamanan setiap negara,” ujarnya.
Menurut Casas-Zamora, hubungan antara merosotnya kualitas demokrasi dan meningkatnya konflik belum cukup diperhatikan dalam pembuatan kebijakan maupun perdebatan publik.
Konflik Kekerasan Capai Level Tertinggi
Temuan tersebut sejalan dengan data dari Uppsala Conflict Data Program yang berbasis di Uppsala University, Swedia.
Data itu menunjukkan bahwa 2025 mencatat jumlah konflik kekerasan terbanyak dalam dataset mereka, termasuk konflik antarnegara terbanyak dalam satu tahun. Dataset tersebut mencakup data sejak 1946.
Meski menggambarkan kemunduran demokrasi secara luas, laporan International IDEA juga mencatat sejumlah perkembangan positif.
Di Australia, kelompok masyarakat sipil dilibatkan dalam konsultasi mengenai strategi anti-rasisme dan privasi anak di dunia maya, di antara sejumlah isu lainnya.
Sementara di Suriah, perkembangan positif ditandai dengan tergulingnya pemerintahan diktator Bashar al-Assad yang represif.
Di Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, aksi protes yang dipimpin anak muda berhasil menggulingkan pemimpin yang telah lama berkuasa. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa menciptakan reformasi yang luas dan bermakna dalam waktu singkat terbukti sulit.
Pengaruh AS Menjalar ke Dunia
Casas-Zamora mengatakan bahwa berbagai peristiwa di AS jelas memengaruhi negara-negara lain.
International IDEA sendiri memasukkan AS ke dalam daftar demokrasi yang mengalami “kemunduran” untuk pertama kalinya pada 2021. Saat itu, lembaga tersebut menunjuk adanya “kemerosotan yang terlihat” yang disebut telah dimulai sejak 2019.
Penilaian International IDEA didasarkan pada indikator demokrasi selama 50 tahun. Negara-negara yang dinilai kemudian ditempatkan dalam salah satu dari tiga kategori, yakni demokrasi, pemerintahan “hibrida”, dan rezim otoriter.
Secara global, rule of law menjadi aspek demokrasi yang paling lemah pada 2025. Sebanyak 71 negara atau 41 persen dari negara yang dinilai masuk dalam kategori berkinerja rendah.
Kondisi tersebut juga mengalami kemerosotan dengan cepat. Sebanyak 29 negara tercatat mengalami penurunan dalam aspek rule of law.
“Whatever happens in the US goes global,” kata Casas-Zamora. Ia menilai kini terjadi epidemi penolakan terhadap hasil pemilu, yang menurutnya berawal dari penghuni Gedung Putih saat ini.
Meski demikian, Casas-Zamora tidak menganggap kemerosotan demokrasi sebagai sesuatu yang pasti atau permanen.
“Saya tidak bersedia mengatakan bahwa kemerosotan kualitas demokrasi tidak terhindarkan atau permanen. Hal itu bisa dibalikkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dunia berada dalam kondisi yang penuh gejolak. Situasi tersebut, menurutnya, memungkinkan munculnya berbagai momentum politik yang sangat positif.
Ruang Sipil Semakin Menyempit
Terlepas dari perkembangan positif di Nepal, Bangladesh, dan sejumlah negara lainnya, laporan International IDEA secara keseluruhan menggambarkan kondisi demokrasi global dengan suram.
Masyarakat memang masih terus melawan kemunduran demokrasi. Namun, ruang sipil semakin menyempit.
Menurut para penulis laporan, masyarakat sipil dan keterlibatan publik mengalami tekanan, antara lain akibat maraknya penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik, undang-undang mengenai agen asing, serta kriminalisasi terhadap aksi protes damai.
Dengan demikian, meski berbagai kelompok masyarakat masih berupaya melawan kemunduran demokrasi, laporan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap demokrasi dan ruang partisipasi publik terus menjadi persoalan di berbagai negara.