Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi potensi penerimaan negara yang belum tergali. Salah satunya dengan mengidentifikasi perusahaan yang diduga masih memiliki kekurangan pembayaran pajak.
Teknologi tersebut akan diterapkan di Lembaga National Single Window (LNSW). Sistem ini memanfaatkan integrasi berbagai data yang tersedia untuk membantu analis melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam.
Advertisement
Purbaya menilai integrasi data menjadi penting karena pengolahan informasi secara manual semakin sulit dilakukan seiring bertambahnya volume data.
“Kami kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga. Untuk membantu para analis kita melihat potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (10/9/2026).
Ke depan, sistem tersebut akan dikembangkan agar mampu mendeteksi potensi kekurangan pembayaran pajak hingga tingkat perusahaan. Data yang diperoleh kemudian akan dicocokkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dan dapat ditelusuri hingga beberapa tahun sebelumnya.
Jika ditemukan indikasi ketidakpatuhan, pemerintah dapat meminta otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terkait.
Kejar Potensi Penerimaan
Selain mendeteksi kekurangan pembayaran pajak, Purbaya juga akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengejar potensi penerimaan negara dari perdagangan emas ilegal.
Menurut dia, analisis data dapat membantu pemerintah menelusuri pihak yang melakukan pembelian emas yang tidak tercatat, termasuk emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).
“Itu akan ketahuan nanti belakangnya siapa yang melakukan pembelian nggak tercatat atau beli barang dari PETI. Itu akan kami kejar. Pendapatan yang belum masuk ke negara akan kami kejar,” ujarnya menambahkan.
Purbaya belum mengungkapkan berapa besar potensi penerimaan negara yang dapat dihimpun melalui langkah tersebut. Namun, dia menyebut pemerintah telah memiliki data mengenai 10 besar pemain dalam perdagangan emas ilegal yang berpotensi ditindaklanjuti.
“Nanti kalau sudah kelihatan nama PT-PT, kami kejar. Saya akan minta orang pajak periksa perusahaan itu, belinya dari mana, ke belakangnya bisa ditelusuri. Kalau belum bayar pajak, langsung bayar pajak. Itu namanya ekstensifikasi, dalam pengertian, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dengan analisa data,” katanya pula.
Pemanfaatan AI dan integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak sekaligus menemukan sumber penerimaan negara yang selama ini belum optimal.