Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Boyman Harun, menilai fungsi BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana belum maksimal.
Ia meminta informasi yang disampaikan tidak berhenti pada prakiraan cuaca, tetapi juga memuat lokasi rawan, dampak, hingga langkah antisipasi.
Advertisement
Hal itu disampaikan Boyman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Sestama BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas dalam pembahasan RKA K/L 2027, Selasa (8/9/2026).
"Saya melihat fungsi dan tugas BMKG ini saya melihat belum maksimal, bukan optimal tapi maksimal saja," kata Boyman.
Menurut dia, BMKG memiliki posisi penting karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi yang berpotensi terjadi sebelum bencana berlangsung.
Karena itu, informasi dini dari BMKG harus dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi oleh lembaga terkait.
"Karena kalau saya melihat Pak, jujur saja situasi negara kita ini kuncinya ada di BMKG. Karena BMKG adalah lembaga yang bisa memberikan situasi keadaan Indonesia ini sebelum terjadi," ujarnya.
Boyman mencontohkan kondisi Kalimantan Barat yang menurutnya menghadapi persoalan banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan ketika musim panas.
Ia menilai kejadian tersebut semestinya dapat diantisipasi karena berulang setiap tahun. Masyarakat, kata dia, justru selama ini lebih banyak menerima dampak seperti asap akibat kebakaran hutan.
"Makanya buat orang Kalimantan Barat terjadinya kebakaran hutan nggak kaget, kami cuma hanya menerima akibatnya saja, sengsara kami menerima akibatnya," tuturnya.
Boyman meminta BMKG menyampaikan informasi yang lebih spesifik sebelum potensi bencana terjadi.
Setidaknya, informasi tersebut mencakup kapan potensi kejadian berlangsung, lokasi yang berisiko, dampak yang mungkin timbul, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat.
Ia mencontohkan peringatan untuk Kalimantan Barat seharusnya dapat diarahkan lebih spesifik hingga tingkat kabupaten, jika memang informasi tersebut tersedia.
"Jadi yang terpenting menurut saya buat BMKG itu yang pertama tepat waktu dalam memberikan informasi kapan akan terjadi. Kedua tepat lokasi," katanya.
Selain kepada masyarakat dan pemerintah daerah, Boyman meminta BMKG menyampaikan informasi potensi bencana kepada Basarnas serta kementerian terkait. Dengan begitu, masing-masing lembaga dapat menyiapkan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.
"BMKG mengeluarkan situasi dini Basarnas harus melakukan apa," ujarnya.
Boyman juga menyoroti penggunaan bahasa dalam informasi kebencanaan. Ia meminta BMKG menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan tidak terlalu teknis.
"Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita, pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," katanya.