Liputan6.com, Jakarta - Raksasa minyak dan gas (migas) Amerika Serikat (AS) Chevron memastikan perluasan operasi di Venezuela, menyusul kesepakatan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump dalam ambisinya menggarap cadangan minyak negara tersebut sekaligus membagi keuntungan dengan Pentagon.
Chevron, satu-satunya perusahaan minyak AS yang jadi pemain utama di Venezuela, mengumumkan Rabu, 2 September 2026, lahan konsesi tambahan yang didapat di Orinoco Belt, wilayah operasi aktif mereka. Perusahaan merencanakan investasi lebih dari US$ 7 miliar atau Rp 123,8 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.700) lima tahun ke depan. Adapun target produksi berlipat ganda menjadi sekitar 600.000 barel per hari, dilansir dari The Associated Press, Kamis (3/9/2026).
Advertisement
"Kehadiran Chevron di Venezuela sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, dan ekspansi ini menunjukkan besarnya keyakinan kami terhadap potensi sumber daya alam negara ini," ujar CEO Chevron, Mike Wirth.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, terbukti lebih dari 303 miliar barel menurut data OPEC 2025, jauh di atas Arab Saudi (267 miliar barel).
Namun, karena infrastruktur energinya rusak parah dan masih dikenai sanksi internasional, produksi harian Venezuela hanya sedikit di atas 1 juta barel, jauh dari Arab Saudi (10-11 juta barel/hari) maupun AS (hampir 14 juta barel/hari).
Menteri Energi AS Chris Wright menghadiri seremoni di Caracas di mana Chevron, perusahaan Italia Eni, dan sejumlah perusahaan energi lain menandatangani perjanjian dengan pemerintah Venezuela. Wright menyebut misi Trump di Venezuela adalah membawa perdamaian dan kemakmuran.
Chevron Bergerak Setelah Kesepakatan AS-Venezuela
"Saya percaya kesepakatan yang ditandatangani hari ini, investasi puluhan miliar dolar AS, yang pada akhirnya menciptakan ribuan lapangan kerja sangat penting untuk memulai langkah awal menuju perdamaian, peluang, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Venezuela," ujar dia.
Gedung Putih juga mengonfirmasi kemitraan dengan perusahaan North American Blue Energy Partners (NABEP) untuk mendorong Trump segera menggarap industri minyak Venezuela.
Meski begitu, kesepakatan ini sempat diragukan kalangan pakar energi yang menilai butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan industri minyak Venezuela yang terbengkalai. Muncul juga pertanyaan soal legitimasi: apakah presiden pelaksana Venezuela, Delcy Rodríguez, punya wewenang memberi NABEP hak 100 tahun atas 17 ladang minyak dengan cadangan 65 miliar barel.
Pakar Cato Institute yang membidangi studi internasional, Ian Vásquez, menilai kesepakatan ini tidak sah karena dibuat oleh rezim yang dianggap otoriter dan diduga melakukan kecurangan besar-besaran pada pemilu 2024, di bawah tekanan besar dari militer AS.
Ia menambahkan, "Kesepakatan ini juga dicapai di bawah tekanan luar biasa militer maupun non-militer dari Amerika Serikat. Karena itu, pemerintahan demokratis Venezuela di masa depan kemungkinan akan mempertanyakan kesepakatan ini, sehingga melemahkan kepercayaan terhadap perjanjian yang berlaku sekarang."
Parlemen Venezuela yang dikuasai partai berkuasa menyatakan dukungan tanpa melalui debat atau pemungutan suara resmi.
Wright membantah kritik tersebut dengan anggapan kesepakatan ini adalah kemenangan besar kedua negara.
Trauma Nasionalisasi Bikin Raksasa Migas AS Ragu
"Karena yang akan dilakukan adalah mengambil sumber daya yang terpendam di bawah tanah yang selama ini tidak membantu apapun—lalu menanamkan modal, dana, dan teknologi untuk membawanya ke permukaan demi memperbaiki kehidupan rakyat Venezuela, sekaligus meningkatkan pasokan energi bagi warga Amerika," kata Wright dalam konferensi pers bersama Rodríguez.
Sejak penangkapan mantan Presiden Nicolás Maduro pada Januari, Trump sudah menyebut perusahaan besar AS seperti Exxon dan Chevron akan kembali beroperasi di Venezuela, yang diungkap kembali pada Senin (31/8/2026). Namun, sejauh ini hanya Chevron saja yang benar-benar melangkah CEO Exxon Mobil, Darren Woods, tegas pada anggapannya Venezuela tidak layak investasi.
Keraguan ini berakar dari sejarah pahit di mana Venezuela menasionalisasi industri minyaknya pada 1976, lalu kembali menyita aset asing pada 2007 di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chávez. Chevron memilih ikut skema joint venture, sementara Exxon dan ConocoPhillips menolak hingga asetnya disita.
Pemulihan Infrastruktur Venezuela
Direktur Global Energy, Climate, and Sustainability Lab of New York University, Amy Jaffe, melalui email mengingatkan terkait pemulihan infrastruktur Venezuela. Ia menuturkan, bisa memakan waktu 2 hingga 4 tahun untuk membuat fasilitas baru (greenfield) beroperasi di wilayah Orinoco.
"Di wilayah lain yang belum memiliki pipa dan infrastruktur pendukung lainnya, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama lagi," ia menambahkan.
Sementara itu, Trump mengklaim kesepakatan ini akan menurunkan harga bensin AS secara signifikan. Namun, harga rata-rata bensin AS saat ini justru melonjak ke US$ 4,12 atau Rp 72.903 per galon, menurut klub otomotif AAA, lebih mahal 93 sen dibanding 2025.