Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy menekankan pentingnya green job atau pekerjaan hijau sebagai tumpuan utama pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Rachmat saat menghadiri Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC) 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Advertisement
"Mengapa saya ingin green job menjadi ujung tombak daripada lapangan kerja di kemudian hari? Kalau kita masih menggunakan kriteria lama dengan lapangan kerja yang tidak hijau, bumi akan makin panas,” ujar Rachmat dikutip dari Antara.
Rachmat menjelaskan, peningkatan suhu bumi berpotensi memicu efek domino yang merusak alam. Dampak buruknya mencakup kebakaran hutan, mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan, naiknya permukaan air laut, hingga risiko tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Atas dasar itu, Kepala Bappenas menggarisbawahi bahwa pengembangan pekerjaan hijau tidak sekadar menciptakan kesempatan kerja baru, tetapi juga menjadi sarana menyelamatkan kelestarian dunia.
Redefinisi Green Job
Sebagai langkah konkret, Bappenas bakal melakukan redefinisi terhadap green job agar selaras dengan kepentingan nasional maupun global, dengan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan di Indonesia.
"Green job tidak hanya melahirkan tenaga kerja baru, tapi tenaga kerja yang lebih ramah lingkungan dan tenaga kerja yang seharusnya mendapat reward yang lebih tinggi daripada yang didapat tenaga kerja yang lain," jelasnya.
Rachmat menambahkan, akselerasi pekerjaan hijau sudah tidak bisa ditawar lagi mengingat dampaknya yang berskala global.
"Kalau green job tidak segera kita kembangkan, bukan hanya Indonesia yang susah, tapi dunia juga akan susah," ungkap Menteri PPN.
Di samping itu, Rachmat turut mengkritisi indikator Economic Complexity Index yang dinilai belum memperhitungkan variabel lingkungan hidup dan green job. Ia berharap Indonesia dapat menyusun indikator atau indeks tersendiri terkait pekerjaan hijau.
"Jangan kita didikte negara lain, jangan kita terdikte klasifikasi organisasi lain, sehingga kita seolah-olah buruk," pungkasnya.