Liputan6.com, Jakarta - Kuota penyaluran LPG 3 kilogram (kg) tahun ini diproyeksikan jebol hingga 677 ribu ton. Kondisi ini memicu tambahan beban subsidi negara yang diperkirakan mencapai Rp 7,65 triliun.
Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai estimasi Kementerian ESDM dan Pertamina bahwa penyaluran LPG 3 kg mencapai 8,677 juta ton—atau 108,46% dari kuota APBN 2026 sebesar 8 juta ton—merupakan hal yang realistis. Pasalnya, hingga akhir Juli 2026, realisasinya sudah menyentuh 5,05 juta ton (63,1% dari kuota).
Advertisement
"Proyeksi jebol ini bukan skenario pesimistis, melainkan kelanjutan dari apa yang sudah berjalan," kata Yayan, Selasa (1/9/2026).
Ia menjelaskan, jika laju penyaluran tujuh bulan pertama rata-rata 0,72 juta ton per bulan dilanjutkan tanpa lonjakan konsumsi, hasil akhirnya tetap akan mencapai 8,66 juta ton. Dengan besaran subsidi Rp 11.300 per kg, kelebihan 677 ribu ton akan menambah beban anggaran sekitar Rp 7,65 triliun. Realisasi subsidi LPG 3 kg tahun ini pun berisiko membengkak menjadi Rp 98,1 triliun dari pagu awal Rp 90,4 triliun.
"Sebagai gambaran, angka tambahan itu kira-kira setara dengan anggaran satu kementerian menengah dalam setahun," ujarnya.
Bukan Cuma LPG, BBM Subsidi Juga Melebihi Kuota
Yayan mengingatkan bahwa tekanan terhadap anggaran subsidi energi tidak berdiri sendiri. Pertamina juga memperkirakan penyaluran Pertalite melampaui kuota sekitar 2% dan Solar sekitar 9%, dengan tambahan beban sekitar Rp 4 triliun. Jika digabung dengan kelebihan LPG 3 kg, total beban tambahan pada subsidi energi mencapai sekitar Rp 11,69 triliun.
"Pola yang sama berulang setiap tahun karena penyebabnya bersifat struktural. Harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg tidak pernah berubah sejak 2007, sementara pendapatan dan jumlah rumah tangga terus bertambah," terang Yayan.
Biometrik di Pangkalan: Arahnya Benar, Tapi Belum Cukup
Untuk mengerem pembengkakan kuota, ESDM memperkuat basis data penerima lewat kerja sama dengan Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, serta rencana penerapan biometrik (face recognition) di pangkalan resmi. Yayan menilai langkah ini sudah tepat, tetapi masih memiliki dua celah besar.
Celah pertama, biometrik hanya menjawab pertanyaan "benarkah ini orangnya", bukan "berhakkah orang ini". Mengutip data SUSENAS 2025 BPS (survei terhadap 343.460 rumah tangga yang mewakili 74,1 juta rumah tangga), tingkat pemakaian LPG 3 kg nyaris merata di semua kelompok ekonomi, yakni berkisar 85,4% hingga 93,1%.
"Kalau hampir semua orang dari yang termiskin sampai yang terkaya memakai LPG 3 kg, memverifikasi identitas pembeli tidak akan menyaring siapa pun. Selama subsidi melekat pada barang dan bukan pada penerima, siapa pun yang datang ke pangkalan akan tetap mendapatkannya," lanjutnya.
Ia menambahkan, sekitar 72,5% volume bersubsidi justru dinikmati rumah tangga desil 4 hingga 10, yang setara dengan Rp 65 triliun dari total anggaran Rp 90,4 triliun.
Celah kedua, pemindaian biometrik di pangkalan hanya menjangkau transaksi rumah tangga. Padahal, lebih dari sepertiga volume LPG 3 kg mengalir ke luar jalur tersebut. Dari proyeksi 8,68 juta ton, konsumsi rumah tangga menurut SUSENAS hanya 5,49 juta ton. Selisih 3,19 juta ton (sekitar 37%) mengalir ke usaha mikro, pengoplosan ke tabung 12 kg, dan penimbunan.
Yayan memperkirakan sistem biometrik saja hanya mampu menutup sekitar 21% dari kelebihan kuota. Menurutnya, diperlukan kriteria kelayakan berbasis data registri sosial dan kapasitas listrik terpasang (diperkirakan menekan 62% kelebihan), serta penertiban konsumsi non-rumah tangga untuk mencapai efisiensi hingga 94%.
Risiko Terbesar Ada pada Harga, Bukan Pasokan
Yayan menekankan bahwa persoalan utama di lapangan adalah harga eceran, bukan ketersediaan barang. Data SUSENAS menunjukkan tidak ada satu pun kelompok ekonomi yang benar-benar membeli sesuai HET sebesar Rp 4.250 per kg, bahkan dalam kondisi normal.
Rumah tangga desil 1 (kelompok termiskin) rata-rata membayar Rp 5.239 per kg atau 23% di atas HET. Selisih ini kian melebar pada kelompok atas; desil 3 membayar 57% di atas HET, desil 5 sebesar 68%, hingga desil 10 yang membayar 203% di atas HET.
"Bahkan dalam kondisi normal, masyarakat miskin sudah membayar 23% di atas harga resmi. Selisih tersebut masuk ke rantai distribusi, bukan ke negara maupun ke masyarakat," ujarnya.
Ia memproyeksikan, jika pasokan menipis, lonjakan harga paling tajam akan terjadi di daerah dengan rantai distribusi panjang, seperti kawasan timur Indonesia, pulau-pulau kecil, dan perdesaan terpencil. Terdapat pula risiko lain, yakni ketergantungan 91,5% rumah tangga (sekitar 67,8 juta rumah tangga) pada LPG 3 kg tanpa adanya bahan bakar pengganti yang siap dalam jangka pendek.
Selain itu, beban finansial relatif terberat dipikul kelompok miskin, dan risiko kuota jebol berpotensi berulang pada 2027 saat pagu subsidi LPG 3 kg dinaikkan menjadi Rp 114,1 triliun.