Liputan6.com, Jakarta - Harga pangan yakni harga cabai rawit merah dan hijau meroket pada Selasa, 1 September 2026. Sementara itu, harga cabai jenis lain, bawang, dan pangan jenis protein relatif stabil.
Harga cabai rawit merah sudah turun dari harga kemarin di Rp 87.250 per kilogram (kg) ke Rp 77.000 per kg, tetapi harga ini masih terhitung tinggi dibanding bahan pangan lain. Sebagai perbandingan, cabai merah keriting tadinya dipatok di harga Rp 71.100 per kg, tetapi kini turun ke Rp 50.800 per kg. Hal itu berdasarkan pantauan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (1/9/2026).
Advertisement
Selain cabai rawit merah yang masih tinggi, harga cabai rawit hijau kini ikut merangkak dari harga kemarin, yakni Rp 47.750 per kg menjadi Rp 58.200 per kg. Sementara, cabai merah besar dipatok di harga 44.800 per kg, sebuah penurunan drastis dari harga kemarin di Rp 62.200 per kg.
Harga bawang juga sudah mulai stabil. Harga bawang merah dijual seharga Rp 37.200 per kg, dan bawang putih Rp 38.400 per kg. Sebelumnya, harga bawang sempat tinggi, yakni bawang merah dipatok seharga Rp 50.350 per kg, dan bawang putih berada di angka Rp 47.000 per kg.
Sementara itu, harga bahan protein masih relatif sama. Daging sapi kualitas I dijual seharga Rp 148.150 per kg, sedangkan daging ayam ras segar dijual Rp 40.800 per kg. Selain itu, harga telur ayam kini berada di angka Rp 28.600 per kg.
Simak rincian harga per kategori komoditas pada Selasa pagi:
Harga Cabai dan Bawang
- Cabai Rawit Merah: Rp 77.000 per kg.
- Cabai Rawit Hijau: Rp 58.200 per kg.
- Cabai Merah Besar & Keriting: Rp 44.800 dan Rp 50.800 per kg.
- Bawang Merah & Putih: Bawang merah dijual seharga Rp 37.200 per kg, dan bawang putih berada di angka Rp 38.400 per kg.
Harga Bahan Pangan Protein
- Daging Sapi: Kualitas 1 di harga Rp 148.150 per kg, sedangkan kualitas 2 ditawarkan seharga Rp 141.900 per kg.
- Daging Ayam Ras Segar: Rp 40.800 per kg.
- Telur Ayam Ras Segar: Rp 28.600 per kg.
Amran Sulaiman Minta Pejabat Bapanas Pelototi Harga Beras
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman masih mengejar mafia yang membuat harga beras melambung. Dia turut mengancam mencabut izin penjual beras tak sesuai harga eceran tertinggi (HET), termasuk beras fortifikasi.
Guna memantau serius harga beras, Amran membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 369 Tahun 2026. Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras ini melibatkan berbagai pihak antara lain Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
"Yang kita cekik ujungnya, mafianya, tidak boleh (ada pelanggaran). Itu petani, biarkan dia kaya. Intinya turunkan harga, bergerak semua, harus pantau harga-harga, tidak boleh di atas HET. Langsung perintahkan, cek pasar," ujar Amran mengutip keterangan resmi, Senin (31/8/2026).
Dia turut meminta jajaran Bapanas untuk turun ke lapangan memantau pergerakan harga beras. Menteri Pertanian ini setidaknya meminta pemantauan harga di 13 provinsi RI hingga Desember 2026.
Dia meminta adanya penindakan mulai dari pemberian peringatan sampai penutupan usaha bagi yang terbukti tidak mengindahkan peringatan dan masih melakukan pelanggaran HET.
"Sekarang kerjanya memeriksa harga beras sampai Desember dan seluruh direktur (Bapanas) bertanggung jawab bagaimana turunkan harga, sweeping, kasih peringatan. Semua bergerak, berapa persen di atas HET. Catat. Langsung kasih peringatan," tegas dia.
"Tokonya saja yang ditegur, sekarang penutupan toko yang nakal. (Termasuk) yang fortifikasi yang masih ada fortifikasi dan beras premium, medium, di atas harga. Tidak boleh menjual. Cabut izinnya, karena harga naik terus, bikin ribut," Amran menambahkan.
Kawal Harga di Jakarta-NTB
Adapun 13 provinsi yang menjadi sasaran operasi Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sampai akhir tahun meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian Pulau Sumatera antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Selain itu juga menyasar ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
"Pertanian ini saya kejar, karena kalau tidak ada beras, apapun yang Bapanas kerjakan tidak mungkin berhasil. Sekarang banyak beras, tidak boleh gagal. Jadi itu diurut dari hulu hilir. Hulu sudah bagus, hilir juga harus bagus," ujar Amran.
Tugas Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras antara lain menjamin pelaksanaan kebijakan HET di tingkat konsumen, menjamin pelaksanaan kebijakan mutu beras, dan menjadi dasar penegakan hukum pemberian sanksi administratif dan/atau pidana terhadap pelanggaran HET, mutu beras, serta pelanggaran lain seperti penimbunan, peredaran beras ilegal dan lainnya.