Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Rizal Irawan mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus berlangsung, termasuk di enam provinsi prioritas penanganan. Menurut dia, kondisi saat ini memerlukan penanganan yang luar biasa serius dan cepat.
"Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi, kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat, dan juga terpadu," ujar Rizal dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Advertisement
Rizal mengatakan, situasi dihadapi pemerintah dan masyarakat saat ini sudah bergeser. Menurut dia, pemerintah beserta masyarakat saat ini bergotong-royong mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
"Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada," ujar dia.
Rizal menjabarkan, KLH saat ini memfokuskan perhatian pada tiga hal utama, yakni penanganan karhutla, penanggulangan pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini juga mencakup upaya penanganan kabut asap lintas batas atau transboundary haze.
"Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemtif, preventif, maupun represif akan saya laporkan pada kesempatan ini," kata dia.
Fokus Perhatian
Dalam laporannya, Rizal memaparkan kesiapan operasi darat yang melibatkan peran aktif masyarakat. Hingga saat ini, menurut dia, KLH telah membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di wilayah rawan.
Rinciannya, kata Rizal, terdapat 18 kelompok di Sumatera Selatan, 15 di Riau, 9 di Jambi, 18 di Kalimantan Tengah, 15 di Kalimantan Barat, dan 20 di Kalimantan Selatan.
"Total ada 95 MPA dengan jumlah total personelnya itu sebanyak 1.425 orang. Ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026," terang dia.
Selain penguatan personel, menurut Rizal, pemerintah juga telah menghibahkan ribuan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat tersebut guna mendukung pemadaman api di jalur darat.
"Kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan," ucap dia.
Peralatan Dihibahkan
Rizal memaparkan, peralatan tersebut mencakup 500 unit fire rake, serta alat lainnya seperti fire beater, pompa jinjing, jet shooter, nozzle, hingga perlengkapan keamanan bagi para petugas di lapangan.
"Itu terdiri dari fire rake itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y-connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1.125 unit, dan sepatu boot 1.125 unit," jelas dia.
Meski pemerintah dan masyarakat terus bekerja gotong-royong selama berbulan-bulan, Rizal menyayangkan masih adanya oknum masyarakat yang memantik api, sehingga memicu terjadinya kebakaran baru di beberapa lokasi.
Rizal berharap kesadaran bersama dapat terus ditingkatkan demi menekan angka karhutla dan dampak polusi udara yang ditimbulkannya.