BPDP Percepat Program Perkebunan Rakyat dari Hulu hingga Hilir

BPDP memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat program perkebunan rakyat dari sektor hulu hingga hilir.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 31 Agustus 2026, 14:00 WIB
Seorang pekerja mengangkut cangkang sawit di atas rakit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program perkebunan rakyat dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi BPDP dalam APKASI Expo 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Kehadiran BPDP menjadi sarana memperkenalkan berbagai program kepada para kepala daerah sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dalam mempercepat implementasi di daerah.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan pekebun dan memahami kondisi masyarakat di daerah.

Menurut dia, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan pembangunan perkebunan berjalan menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas sektor hulu hingga penciptaan nilai tambah di sektor hilir.

“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” kata dia, dikutip Senin (31/8/2026).

Dari sektor hulu, BPDP menilai dukungan pemerintah kabupaten dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta program sarana dan prasarana perkebunan.

 

Peran Penting Pemda

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Syahruddin mengatakan pemerintah kabupaten memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan para pekebun.

“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” kata Normansyah.

Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan luas lahan mencapai 428.745 hektare. Program tersebut didukung dana sebesar Rp 12,86 triliun.

Normansyah berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan BPDP terus diperkuat agar berbagai tahapan program yang masih dapat dipercepat bisa segera diselesaikan.

“Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” ujarnya.

Perkuat SDM dan Riset Perkebunan

Seorang pekerja mengangkut cangkang sawit di atas rakit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh . (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Selain sektor hulu, BPDP mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan riset untuk membangun industri perkebunan yang lebih maju serta berdaya saing.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan pemerintah kabupaten dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap program pendidikan dan pelatihan, sekaligus mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui riset.

“Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Alfansyah.

Sejak 2016, program pendidikan dan pelatihan BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 penerima pelatihan. Pada 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1.

Melalui APKASI Expo 2026, BPDP berharap komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten semakin kuat sehingga program dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Pada akhirnya, pembangunan perkebunan bukan hanya tentang tanaman atau angka produksi. Ini tentang bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi pekebun, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyiapkan masa depan sektor perkebunan. Karena itu, mari kita kuatkan sinergi antara BPDP, pemerintah daerah, dan para pekebun,” tutup Zaid.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya