Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 digelar lebih cepat. Hasto menilai wacana tersebut merupakan tindakan antidemokrasi.
Hasto menyebut pernyataan Budi Arie disampaikan dalam sebuah forum tertutup yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
“Ya, kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan antidemokrasi,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).
Hasto menegaskan PDI Perjuangan tetap berpegang pada pelaksanaan Pemilu 2029. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai sistem yang berlaku.
“Sikap PDI Perjuangan adalah Pemilu 2029, dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.
Menurut Hasto, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik melalui mekanisme demokratis. Dia meminta pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lainnya terbuka terhadap aspirasi serta kritik masyarakat.
“Kalau ada yang tidak puas, maka salurkan berbagai kritik itu, dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik,” katanya.
Hasto menilai keterbukaan terhadap kritik merupakan hal yang harus dimiliki seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan, termasuk DPR.
“Karena siapa pun yang ada di dalam pemerintahan, termasuk DPR, itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik,” ujarnya.
Hasto menegaskan segala bentuk upaya yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tidak boleh dibiarkan.
“Nah, itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” tandas Hasto.
Klarifikasi Budi Arie
Budi Arie mengklarifikasi pernyataannya soal kemungkinan terjadinya percepatan pemilu sebelum 2029. Pernyataan itu yang disampaikan dalam sebuah pertemuan yang kini viral di media sosial.
Budi Arie menegaskan pernyataannya tersebut merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Budi Arie kemudian menyampaikan tiga poin klarifikasi. Pertama, dia menegaskan pernyataan mengenai kemungkinan perubahan politik tersebut merupakan pandangan pribadi.
“Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” ujarnya.
Kedua, Budi Arie menegaskan pernyataannya tidak memiliki hubungan dengan Jokowi. "Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo," tegasnya.
Berikutnya, Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan dan analisis yang disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri Jokowi.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," katanya.