Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 menuai sorotan setelah sejumlah warga mengaku kaget ketika mengecek status ekonomi mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan meminta pemerintah membenahi akurasi data sebelum kebijakan subsidi diterapkan.
Advertisement
Putri mengatakan pihaknya menerima banyak laporan warga yang kondisi ekonominya dinilai belum mencerminkan status desil 9 atau 10. Di antaranya warga dengan penghasilan setara upah minimum regional (UMR), masih mengontrak rumah, dan menggunakan listrik berdaya 900 volt ampere (VA).
“Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius,” jelas Putri di sela kegiatannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Putri, indikator kesejahteraan tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik rumah. Rumah yang terlihat bagus, misalnya, belum tentu menunjukkan pemiliknya memiliki kemampuan ekonomi tinggi.
“Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja,” lanjutnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku kerap menerima keluhan serupa dari masyarakat di daerah pemilihannya.
Mekanisme yang Mudah Diakses
Putri menilai persoalan akurasi data tidak hanya berkaitan dengan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Kesalahan data juga berpotensi membuat warga kehilangan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya mereka terima.
"Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat.”
Putri berharap pemerintah menyediakan mekanisme yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat kesalahan data. Menurut dia, perbaikan data perlu dilakukan dengan cepat agar kebijakan subsidi benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.
“Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tutup Putri.