Liputan6.com, Jakarta - DPR siap menerima aspirasi masyarakat menyusul rencana aksi demonstrasi sejumlah kelompok pada 27 Agustus 2026. Peserta demonstrasi diimbau menjaga ketertiban dan menghindari kericuhan saat menyampaikan aspirasi.
“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Advertisement
Puan mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi untuk menjaga ketertiban. Dia meminta agar aksi tidak berujung pada kericuhan maupun menimbulkan korban.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Sementara terkait niat perwakilan massa aksi untuk bertemu pimpinan DPR, Puan menyatakan pihaknya terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami. Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” kata dia.
Untuk itu, Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menemui peserta aksi demonstrasi di gedung DPR.
“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.
Pimpinan DPR Terima Sejumlah Aspirasi
Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa pada Rabu (26/8/2026) menggelar audiensi bersama perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Pada hari yang sama, pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia untuk mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Tak hanya itu, pimpinan DPR bersama perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD) juga terus menerima aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset. Salah satunya melalui audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” tutup Puan.