Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengaku tak akan membatasi upaya negara tetangga menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dia turut menyinggung kepemilikan lahan sawit dari perusahaan asal Malaysia maupun Singapura.
Jumhur membuka ruang jika Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lain untuk mengirimkan bantuan dalam pemadaman karhutla. Menurut dia, banyak perusahaan asing yang memiliki konsesi lahan kebun sawit hingga hutan tanaman industri (HTI) di Tanah Air.
Advertisement
"Ya, kalau ternyata dia menawarkan dan itu baik ya boleh-boleh saja banyak perusahaan Malaysia juga, perusahaan Singapura, perusahaan mana-mana yang memegang sawit, pegang HTI di Indonesia. Jadi boleh-boleh saja," kata Jumhur usai International Indonesia Carbon Capture Storage, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia menerangkan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand telah membentuk kerja sama sub regional yang disebut Transboundary Haze Pollution Agreement dalam menangani karhutla Kalimantan.
"Kita sudah ada komitmen-komitmen, tapi memang belum sangat teknis. Untuk sangat teknisnya itu mungkin di waktu-waktu ke depan ini," ujar dia.
Kerja sama pada tindakan teknis masih akan dibahas ke depannya oleh negara-negara terdampak karhutla. "Langkah ke depannya besok akan pada tindakan mitigasi. Kemarin tidak sampai tindakan mitigasi, kerja sama mitigasinya masih belum," ujar dia.
"Jadi cuma saling melaporkan saja. Indonesia melakukan ini, Malaysia melakukan itu, dan begitu," imbuh Jumhur.
Tak Saling Menyalahkan
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun wilayah negara. Karena itu, penanganan-nya harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak didasarkan pada spekulasi mengenai sumber asap.
"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).
Upaya Pengendalian
Berton menegaskan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga mengenai potensi asap karhutla yang bergerak melintasi batas negara.
Namun, Indonesia saat ini disebut telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan kebakaran di sejumlah wilayah.
"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," jelasnya.
Kerahkan 52 Pesawat
Berbagai langkah dilakukan pemerintah, mulai dari pemadaman melalui jalur darat, patroli, pemadaman udara, hingga operasi water bombing. Pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta memperkuat personel di lapangan melalui sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah dan masyarakat.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan juga terus dilakukan.
Menurut Berton, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 30 pesawat ditempatkan untuk mendukung operasi di wilayah Kalimantan, sementara 22 pesawat lainnya beroperasi di Sumatera.
Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat penanganan karhutla, khususnya di kawasan Kalimantan.
"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," bebernya.