Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai mengeksekusi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GWp dengan nilai investasi sekitar US$ 73 miliar atau lebih dari Rp 1.140 triliun untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program tersebut dapat menghemat subsidi energi sekitar Rp 73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Advertisement
"Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” kata Bahlil saat peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).
Bahlil mengatakan pemerintah pada tahap awal melakukan groundbreaking proyek PLTS berkapasitas 5,3 GWp, termasuk proyek PLTS 1.000 MWp beserta baterai penyimpanan energi di Bali.
Pemerintah menargetkan program PLTS 100 GWp dapat menurunkan emisi karbon sekitar 140 juta ton CO2 per tahun dengan potensi nilai ekonomi karbon mencapai Rp 6,31 triliun.
Bahlil mengatakan pemerintah akan menjalankan program tersebut secara masif dalam tiga tahun dengan skema pengadaan yang mengutamakan harga listrik kompetitif.
“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana APBN,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga akan memanfaatkan program tersebut untuk memperluas akses listrik ke desa yang belum teraliri listrik melalui pembangunan PLTS, termasuk skema PLTS 1 MW per desa.
Bahlil mengatakan pemerintah juga akan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan untuk mengurangi konsumsi solar dan impor bahan bakar minyak.
Pembangunan PLTS di Bali
Menurut Bahlil, pembangkit di Indonesia masih menggunakan sekitar 12,6 GW kapasitas berbahan bakar solar yang membutuhkan konsumsi minyak setara 230.000-250.000 barel per hari.
Khusus Bali, pembangunan PLTS 1.000 MWp ditargetkan dapat menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter karena sebagian pembangkit listrik di wilayah tersebut masih menggunakan PLTD.
Bahlil mengatakan pemerintah akan menggunakan tanah negara untuk pembangunan PLTS 1.000 MWp di Bali sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk 1.000 megawatt di Bali semuanya insyaallah akan memakai tanah negara,” ujar Bahlil.