Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian), Airlangga Hartarto membantah Indonesia melakukan praktik transhipment produk-produk China untuk dikirim ke Amerika Serikat (AS). Menyusul adanya tudingan tersebut dari otoritas perdagangan AS.
Airlangga menegaskan Indonesia merupakan negara berbasis industri dan tidak melakukan transhipment dengan negara manapun.
Advertisement
"Indonesia tidak pernah melakukan praktik transshipment semacam itu karena Indonesia adalah negara yang berbasis industri, bukan bukan berbasis terhadap pelabuhan," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Airlangga menanggapi laporan lembaga AS dalam studi bertajuk Shadow Transshipment Network. Indonesia dituduh masuk dalam jaringan transhipment yang dilakukan China.
"Pertama, Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Dan kedua, Indonesia dituduh bersama Brazil, Malaysia, Thailand, Turki, Vietnam yang masuk di dalam global untuk transshipment. Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar," tegas Airlangga.
Dia menjelaskan, tudingan juga mengkategorikan Indonesia dan beberapa negara sebagai tier 2, yang merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspor ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya.
"Dapat kami sampaikan bahwa dalam laporan yang saya baca sekilas, jaringan akses Batam dan Bekasi. Kita dapat menyatakan bahwa kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an. Dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur dan kalau industri berbasis plastik, packaging-nya itu seluruhnya adalah sebagian besar perusahaan nasional," beber dia.
Pasokan Bahan Baku
Dia menuturkan, tak semua pasokan bahan baku plastik tadi didatangkan dari China, bahkan Indonesia telah memiliki sumber pasokan bahan baku dari dalam negeri seperti Candra Asri maupun Lotte Chemicals.
"Jadi tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses. Dan kedua, plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitarnya, tetapi bukan ke Amerika Serikat," tuturnya.
"Jadi kita tidak perlu khawatir dengan studi, namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," Airlangga menambahkan.
Tuduhan AS
Dalam laporan bertajuk The Great Transhipment Scam, AS menerangkan, Tier 2 yang dituding terlibat terdiri dari negara-negara pemimpin dalam skala ekonomi (Scale Leaders) yang memiliki integrasi ekonomi signifikan dengan Tiongkok.
Negara-negara ini menggabungkan volume transhipment ilegal yang signifikan dengan integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai pasok yang terkait dengan Tiongkok, pengadaan bahan baku/input, basis manufaktur, sistem logistik, atau jalur pengalihan regional. Tier 2 mencakup Brasil, Indonesia, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Negara-negara ini memiliki skala industri, kapasitas pelabuhan, infrastruktur pemasok, kedalaman sektor manufaktur, atau kapasitas logistik yang memadai untuk memindahkan volume signifikan barang yang terkait dengan Tiongkok ke dalam arus perdagangan yang ditujukan ke Amerika Serikat.
"Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia memiliki integrasi yang erat dengan jaringan manufaktur yang berdekatan dengan Tiongkok dan telah menjadi basis utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, alas kaki, pakaian, komponen, serta berbagai barang industri lainnya yang menggunakan input yang berasal dari Tiongkok," seperti dikutip.
Sementara itu, Brasil dan Turki berfungsi sebagai basis produksi dan logistik regional yang lebih besar, yang mampu mendukung pengalihan rute (reroute) atau klaim transformasi barang pada kategori produk tertentu.