Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, persoalan agraria dan pertanahan menjadi salah satu isu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.
“Tadi kita petakan paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan. Karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria tersebut, termasuk tata ruang wilayah,” ujar AHY usai menerima kunjungan perwakilan Ombudsman RI di Kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (19/8/2026).
Advertisement
Pertemuan tersebut membahas pengawasan pelayanan publik di lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menurut AHY, persoalan pertanahan kerap menjadi konflik yang berlangsung menahun dan berlarut-larut. Ia mengaku memahami kompleksitas masalah tersebut karena pernah menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Saya tahu persis dulu saya pernah memimpin Kementerian ATR/BPN walau singkat delapan bulan, tetapi memang banyak sekali isu yang harus diselesaikan, kemudian konflik yang terjadi menahun, berlarut-larut melibatkan sejumlah pihak yang pelik,” papar AHY.
Menurut dia, persoalan tersebut juga membutuhkan respons cepat dan tuntas dari jajaran pertanahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Ini juga sering kali menuntut respons yang cepat dan tuntas dari jajaran baik di tingkat provinsi ada kantor-kantor wilayah maupun di tingkat kabupaten, kota ada kantor-kantor pertanahan,” sambungnya.
Keselamatan Kereta hingga Pascabencana
Selain sektor agraria, AHY mengatakan pertemuan dengan Ombudsman RI juga membahas sejumlah persoalan pelayanan publik di sektor perhubungan, pekerjaan umum, serta perumahan.
Di sektor transportasi, salah satu isu yang dibahas adalah keselamatan kereta api. AHY menyinggung insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi perkeretaapian.
“Beberapa bulan yang lalu kita semua mengikuti dari dekat kejadian insiden atau kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang ternyata memang menuntut kita semua untuk segera dan secara serius memperbaiki sistem keselamatan kereta api,” kata AHY.
Dia menyebut saat ini terdapat sekitar 1.400 perlintasan sebidang yang terus diupayakan agar lebih aman.
Menurut AHY, pengamanan dilakukan antara lain dengan pembangunan palang perlintasan otomatis serta pos penjagaan. Ia menyebut terdapat petugas yang berjaga selama 24 jam di sejumlah perlintasan.
“Bisa ada palang yang dibangun dan secara otomatis, walaupun tetap ada pengawasan. Tadi saya mendapat laporan ada pos jaga, ada empat orang setiap dalam 24 jam itu yang selalu mengawaki perlintasan sebidang tersebut. Dan ini banyak ada di mana-mana,” papar AHY.
AHY juga menyebut adanya masukan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Persoalan yang dibahas mencakup jalan, jembatan, perumahan, hingga sumber daya air.
“Masukan dari Ombudsman penting bagi pemerintah karena laporan masyarakat dapat memberikan gambaran spesifik mengenai persoalan pelayanan di lapangan,” terang dia.
AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki koordinasi dan pelayanan publik di lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya.
Kelima kementerian tersebut yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.
Ombudsman Dorong Kolaborasi dengan Kemenko Infrastruktur
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyambut positif respons AHY. Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan pertemuan perdana antara Ombudsman RI dan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Rahmadi berharap kedua pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Harapan kami dari Ombudsman RI ke depannya dapat melakukan kolaborasi yang lebih baik lagi, karena kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan Pak Menko, sehingga data informasi kami lengkap terkait berbagai macam hal di bawah kementerian-kementerian di bawah beliau,” ucap Rahmadi.
Menurut dia, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik sekaligus mencegah maladministrasi di kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
“Yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan pelayanan publik serta mencegah maladministrasi yang ada di bawah kementerian di bawah koordinasi beliau,” tutup Rahmadi.