Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) melalui proses panjang dan melelahkan karena melibatkan banyak pihak bersilangan kepentingan.
"Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Over Load, lebih dimensi maupun lebih muatan," ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (19/8/2026).
Advertisement
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kelalaian truk ODOL di jalan raya. Selain ancaman keselamatan, ia menyoroti dampak finansial akibat kerusakan jalan yang masif.
"Permasalahan ODOL juga telah mengakibatkan kerusakan jalan yang signifikan," kata AHY.
Setiap tahunnya, Kementerian Pekerjaan Umum harus merogoh anggaran hingga lebih dari Rp 40 triliun hanya untuk memperbaiki jalan rusak akibat truk bermuatan berlebih.
"Kalau kita bisa mengurangi itu semuanya, maka diharapkan bisa mencegah atau mengurangi laka lantas dan membuat transportasi juga lebih baik, mobilitas manusia yang lebih nyaman di jalan raya," terangnya.
Beralih ke Kereta Api dan Pengetatan Alat Timbang
Terkait kekhawatiran membengkaknya biaya angkut logistik usai penerapan aturan ini, AHY menekankan pentingnya transformasi di sektor transportasi darat. Menurutnya, mengembalikan operasional kendaraan sesuai batas standar adalah hal mutlak karena menyangkut hukum dan keselamatan.
"Kalau sudah berlebihan muatan berarti keluar dari standarnya, ini membahayakan dan melanggar hukum. Nah, ini harus ada penegakannya. Kita berusaha untuk memastikan logistik tetap bisa berjalan, maka ini juga ada kaitan dengan kereta," paparnya.
Pengalihan moda transportasi barang dari jalan raya ke kereta api dinilai menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban jalan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pengetatan pengawasan melalui teknologi Weight In Motion (WIM).
"Jadi di jalan, di lokasi kawasan-kawasan industri, kita harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak, termasuk dari dermaga pelabuhan menuju kawasan industri maupun sebaliknya disiapkan alat ukur dan timbang untuk memastikan muatan sesuai standar," jelas AHY.
Ia menambahkan, penegakan hukum (law enforcement) akan dijalankan secara tegas berkolaborasi dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.
Menko AHY Beberkan 3 Fokus Utama Pemulihan Bencana Gempa NT
Pada kesempatan yang sama, Menko AHY menyampaikan langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak hari pertama bencana, ia mengaku terus berkoordinasi erat dengan Menteri Pekerjaan Umum yang langsung turun ke lokasi.
"Beliau langsung terbang ke daerah bencana untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy (dikerahkan). Yang pertama, tentu untuk membantu proses evakuasi. Kita sungguh berduka atas korban jiwa, tapi evakuasi harus jadi nomor satu," ujar AHY.
Fokus kedua adalah memulihkan aksesibilitas agar tidak ada wilayah yang terisolasi akibat tanah longsor atau jalan terputus.
"Dan yang ketiga, memulihkan kembali infrastruktur dasar, seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat," lanjutnya.
AHY menambahkan, pemulihan jalur transportasi dan infrastruktur dasar menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan logistik, makanan, serta obat-obatan bagi para korban gempa berjalan tanpa hambatan.
"Belajar dari pengalaman bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lalu, ketika ada daerah terisolasi akibat jalan terputus, petugas sangat kesulitan menyalurkan bantuan. Hal inilah yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu," pungkasi AHY.