Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan ekonomi Indonesia harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi, kemandirian energi, dan efisiensi APBN.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah perlu menggeser tolok ukur keberhasilan ekonomi dari sekadar capaian makro menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
“Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi penggerak ekonomi karena pemerintah menyerap bahan pangan dari petani, nelayan, koperasi, dan UMKM.
“Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah mengoptimalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi offtaker hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, dan lembaga keuangan mikro desa,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, KDMP dapat meningkatkan daya tawar petani, memperpendek rantai distribusi, menstabilkan harga pangan, dan menciptakan lapangan kerja di desa.
Ia meminta pemerintah menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi agar aktivitas ekonomi tidak hanya berputar di kota.
Ciptakan Nilai Tambah Sendiri
Di sektor sumber daya alam, Misbakhun mendorong percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Ia menilai Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah karena industri pengolahan dapat menarik investasi, transfer teknologi, dan membuka lapangan kerja.
“Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri: pabrik, teknologi, dan pekerjaan,” katanya.
Misbakhun juga menilai penertiban tambang ilegal dapat memperkuat penerimaan negara dan kesehatan industri pertambangan. Ia mencontohkan penutupan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang diikuti kenaikan laba bersih PT Timah sebesar 804,7% menjadi Rp 2,71 triliun pada semester I 2026.
“Negara tidak boleh kalah. Ini bukti bahwa penegakan hukum yang konsisten berdampak langsung pada penerimaan negara dan kesehatan industri,” tegasnya.
Pada sektor energi, Misbakhun mendorong penguatan biodiesel dan pengurangan impor BBM untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Ia menilai kemandirian energi dapat mengurangi risiko ekonomi akibat gejolak harga energi global.
Fungsi APBN
Sementara itu, Misbakhun menilai RAPBN 2027 harus menjalankan fungsi stimulus ekonomi secara efisien. RAPBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dan pemerintah memperkirakan potensi efisiensi pengadaan mencapai Rp 360 triliun dari total pengadaan sekitar Rp 1.200 triliun.
“Efisiensi bukan berarti memotong pelayanan rakyat, melainkan menghilangkan kebocoran dan pemborosan. Setiap rupiah APBN harus menghasilkan manfaat maksimal,” ujarnya.
RAPBN 2027 menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0%-6,5% dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30%-4,87%. Pemerintah juga menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362-0,367 serta mendorong swasembada delapan komoditas pangan.
Misbakhun menilai pencapaian target tersebut membutuhkan tata kelola anggaran yang transparan dan berintegritas. Ia meminta pemerintah memperkuat digitalisasi pengadaan untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja negara.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi perampasan hak rakyat atas sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Penegakan hukum harus berjalan seiring perbaikan sistem,” katanya.