Liputan6.com, Washington, DC - Ketika Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan bersama di Makkah pada 7 Agustus 2026, sejumlah analis geopolitik melihat kesepakatan itu sebagai pesan kepada Washington: beberapa sekutu dan mitra militer terdekat Amerika Serikat (AS) mulai meragukan jaminan keamanan dari negara tersebut.
Pada Minggu (16/8), Presiden AS Donald Trump justru menyambut positif kesepakatan tersebut.
Advertisement
"Saya sangat senang Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akhirnya menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah," tulis Trump di Truth Social.
"Ini menunjukkan bahwa Timur Tengah mulai bersatu dan negara-negara akhirnya akan mampu mempertahankan diri dengan lebih baik."
Sikap Trump sejalan dengan pandangannya selama ini. Ia telah lama menilai sekutu-sekutu AS terlalu bergantung pada Washington dan tidak mengeluarkan cukup anggaran untuk pertahanan mereka sendiri.
Namun, muncul pertanyaan apakah Pakta Makkah benar-benar dapat menggantikan ketergantungan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan terhadap AS.
AS Dorong Sekutu Lebih Mandiri
Sepanjang setahun terakhir, Trump terus mendesak negara-negara sekutu untuk menanggung porsi lebih besar dalam pertahanan mereka sendiri.
Dalam KTT NATO di Den Haag pada Juni 2025, negara-negara anggota sepakat menaikkan target belanja pertahanan dari 2 persen menjadi 5 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2035 setelah tekanan dari Trump.
Pada Minggu, sebelum mengomentari Pakta Makkah, Trump juga mengumumkan akan mengurangi secara "substansial" latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Ia menyebut biaya dan hubungannya yang "sangat baik" dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebagai alasan.
Betul Dogan-Akkas, asisten profesor hubungan internasional di Ankara University, menilai keterlibatan Turki dalam Pakta Makkah harus dilihat dalam konteks tersebut.
Menurut dia, negara-negara Arab di Teluk perlu membangun kembali daya tangkal mereka tanpa sepenuhnya bergantung pada AS setelah perang dengan Iran menunjukkan keterbatasan jaminan keamanan Washington.
"Erdogan memberi sinyal kepada dunia dan negara-negara Teluk bahwa ia dapat mendukung terbentuknya sistem keamanan regional ketika kekuatan hegemon dunia tidak menjalankan perannya dengan baik," katanya kepada Al Jazeera.
Namun, Umer Karim, peneliti di King Faisal Center for Islamic Research and Studies di Riyadh, tidak menilai AS benar-benar sedang meninggalkan kawasan.
Menurut Karim, keterbatasan kehadiran militer AS justru mendorong negara-negara kawasan memperluas hubungan keamanan mereka.
"AS akan tetap berada di kawasan ini, tetapi mitra-mitra lokal kemungkinan akan meningkatkan kontribusi mereka sendiri dan bekerja lebih erat untuk menutup kekurangan akibat ketergantungan mereka terhadap AS," jelasnya.
Sementara itu, Mansoor Ahmed dari Australian National University menilai pemerintahan Trump memang sedang mengurangi keterlibatan secara bertahap sembari meminta sekutu dan mitranya memikul tanggung jawab pertahanan yang lebih besar.
Meski demikian, ia mengatakan Pakta Makkah bukan dibentuk sebagai akibat langsung dari kebijakan tersebut.
Menurut Ahmed, pakta itu lebih merupakan respons terhadap menurunnya kepercayaan pada kemauan dan kemampuan AS untuk melindungi negara-negara Teluk selama konflik AS-Iran.
"Turki Ingin Tampil sebagai Kekuatan Keamanan Regional"
Bagi Turki, Pakta Makkah bukan hanya berkaitan dengan keamanan nasional.
Dogan-Akkas mengatakan Ankara juga ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu menyediakan keamanan bagi negara lain, bukan sekadar bergantung pada perlindungan pihak lain.
Gokhan Ereli, pakar hubungan internasional di Ibn Haldun University, menilai keputusan Turki bergabung dalam Pakta Makkah turut mencerminkan keraguan Ankara terhadap Washington yang telah berlangsung lama.
"Jika negara-negara Teluk khawatir payung keamanan AS memiliki banyak lubang, Ankara justru menduga payung itu sejak awal tidak pernah benar-benar menaunginya," ungkap Ereli.
Menurut Ereli, langkah Turki bukan bersifat anti-AS, melainkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Washington.
Belum Bisa Gantikan AS
Pakta Makkah menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, dengan rumusan yang menyerupai Pasal 5 NATO.
Namun, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menerangkan bahwa negara yang diserang tetap harus meminta bantuan dan menentukan bentuk dukungan yang diperlukan, seperti intelijen, logistik, atau pasukan.
Ahmed mengatakan setiap negara kemungkinan juga tetap bebas menentukan waktu, bentuk, dan besarnya bantuan yang akan diberikan.
Karena itu, kesepakatan tersebut tidak otomatis membuat seluruh anggota terlibat dalam perang jika salah satu negara diserang.
Karim menilai Pakta Makkah memberi ketiga negara pilihan dan sumber daya pertahanan tambahan, tetapi tidak menggantikan kemampuan maupun kerja sama keamanan yang sudah ada.
Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah kelembagaan baru di kawasan sejak era Pakta Baghdad atau Central Treaty Organization (CENTO), aliansi era Perang Dingin yang pernah menghubungkan Turki, Iran, Pakistan, Irak, dan Inggris.
Namun, Pakta Makkah untuk saat ini masih jauh dari mampu menggantikan kehadiran sekitar 50.000 tentara AS di kawasan.
"Pakta ini memang menciptakan alternatif yang bisa dijalankan. Namun, mengingat ketergantungan struktural negara-negara Teluk terhadap AS, pakta ini tidak benar-benar dapat menggantikannya," ungkap Karim.
Menurut dia, Pakta Makkah lebih tepat dilihat sebagai lapisan tambahan daya tangkal, bukan pengganti payung keamanan AS.