Anggaran MBG Rp 240 Triliun Masih dari Pos Pendidikan, Purbaya Beri Penjelasan

Menkeu menyebut postur anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2027 belum mengalami perubahan dan potensi penyesuaian baru dilakukan pada 2028.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 14 Agustus 2026, 23:00 WIB
Siswa menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Meruyung, Depok, jawa Barat, Senin, 13 Juli 2007. (KLY/ Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dialokasikan dari pos pendidikan. Untuk APBN 2027 tahun depan, dana yang disiapkan untuk MBG mencapai Rp 240 triliun.

Purbaya mengatakan belum ada perubahan pada postur anggaran MBG untuk APBN 2027. Perubahan tersebut kemungkinan baru direalisasikan pada 2028, seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekarang kan belum diubah, nanti tahun 2028. Sekarang anggarannya baru disusun. Kalau kita ubah sekarang, nanti berantakan semua,” ucap Purbaya usai Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa jika anggaran MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, ada beberapa penyesuaian besar yang harus dilakukan. Pemerintah perlu membuat alokasi khusus untuk MBG, sekaligus menambah kembali dana ke pos pendidikan agar tetap memenuhi batas minimal 20% dari APBN.

“Karena kalau digeser keluar, tentu mesti ditambah lagi. Berarti anggaran di luar bertambah, dan pos pendidikan harus diisi kembali sampai memenuhi 20%. Jadi tidak bisa dilakukan sesaat, masih perlu waktu untuk menyiapkan semuanya,” jelasnya.

Sebagai informasi, total anggaran pendidikan pada APBN 2027 dialokasikan sebesar Rp 820,9 triliun, dengan Rp 240 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk program MBG.

 

Rincian Anggaran Pendidikan

Purbaya merinci beberapa alokasi anggaran pendidikan lainnya, di antaranya:

  • Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15,9 triliun untuk 22,1 juta penerima.
  • Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Rp 17 triliun untuk 1,1 juta penerima.
  • Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda: Rp 2,7 triliun.
  • Renovasi Sekolah: Rp 18,2 triliun.
  • Pembangunan 100 Sekolah Rakyat & Operasional 166 Sekolah Rakyat: Rp 32,9 triliun.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya