Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Hasil survei menunjukkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan terus menguat.
Indeks literasi keuangan nasional 2026 tercatat mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan menembus 93,61%. Capaian tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami produk keuangan sekaligus memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan.
Advertisement
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan tersebut menjadi perkembangan positif bagi penguatan literasi dan inklusi keuangan nasional. Menurut dia, hasil SNLIK 2026 juga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi masyarakat di berbagai kelompok dan wilayah.
“Pendekatan edukasi tentu saja tidak bisa bersifat one size fits all. Kita membutuhkan life cycle approach terhadap literasi keuangan,” kata Friderica dalam pemaparan hasil SNLIK 2026, di Kantor Badan Pusat Statistik, Senin (10/8/2026).
Friderica mengatakan kelompok usia produktif 26-35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Tingkat literasi kelompok tersebut mencapai 78,7%, sedangkan inklusinya mencapai 96,27%.
Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan akses keuangan masyarakat pada kelompok usia produktif. Namun, OJK tetap melihat ruang penguatan pada kelompok usia muda dan lanjut usia.
Literasi keuangan kelompok usia 15-17 tahun tercatat 46,4%, sedangkan kelompok usia 51-79 tahun mencapai 60,01%. OJK akan menjadikan kedua kelompok tersebut sebagai sasaran prioritas edukasi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Untuk generasi muda, intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif dari produk keuangan. Sementara untuk kelompok usia lanjut, pendekatannya harus semakin sederhana, aman, dan relevan dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Menurut Friderica, hasil SNLIK 2026 juga menjadi dasar bagi OJK untuk memperluas program literasi berbasis karakteristik masyarakat. OJK akan memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan, kelompok pekerjaan tertentu, serta masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah.
Cakupan Survei
BPS memperkuat hasil tersebut melalui cakupan survei yang lebih luas. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SNLIK 2026 mencakup 74.025 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Jumlah sampel tersebut meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perluasan sampel dilakukan agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
“Dengan jumlah sampel yang semakin banyak, maka indikator terpilah yang dihasilkan dari SNLIK ini dapat disajikan tidak hanya berdasarkan provinsi, tetapi juga berdasarkan perkotaan dan pedesaan,” kata Amalia.
SNLIK 2026 juga menghasilkan indikator yang lebih beragam. Selain literasi dan inklusi keuangan, survei mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan serta penjaminan polis asuransi.
Hasil survei menunjukkan 62,51% penduduk usia 15-79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk memperkuat edukasi mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan.
Beri Pemahaman Masyarakat
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan peningkatan literasi keuangan memiliki hubungan erat dengan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan dan LPS.
“Literasi keuangan merupakan faktor penting memperluas pemahaman masyarakat. Edukasi itu harus lebih terarah, lebih sederhana, lebih dekat dengan masyarakat,” kata Anggito.
LPS akan menggunakan hasil SNLIK 2026 sebagai dasar untuk menentukan sasaran edukasi secara lebih tepat. Fokus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai penjaminan simpanan, terutama masyarakat berpendidikan SMA ke bawah dan pemilik simpanan kecil.
Bagi OJK, BPS, dan LPS, peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan menjadi modal penting untuk membangun masyarakat yang semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan.
Friderica mengatakan peningkatan tersebut tidak hanya perlu dilihat dari kenaikan angka indeks, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menggunakan produk keuangan secara tepat, memahami manfaat dan risikonya, serta meningkatkan kesejahteraan keuangan.
Dengan cakupan SNLIK 2026 yang semakin luas, hasil survei diharapkan menjadi pijakan untuk menghadirkan program edukasi dan akses keuangan yang semakin tepat sasaran di seluruh Indonesia.