Liputan6.com, Jakarta - Beberapa hari belakangan ini, media sosial diramaikan potongan video yang menggambarkan mal-mal di kota-kota besar, seperti di Jakarta dan Surabaya, memasang pagar tinggi. Video tersebut kemudian dibarengi dengan narasi akan ada demo besar dan kerusuhan dalam waktu dekat.
Beberapa mal besar di Jakarta hingga Surabaya dikabarkan memasang pagar dengan tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter, antara lain Mal Kota Kasablanka dan Gandaria City di Jakarta, serta Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon City Mall, Royal Plaza, dan Tunjungan Plaza di Surabaya.
Advertisement
Menanggapi isu tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung malah berencana meminta pengelola mal dan pusat perbelanjaan untuk segera membongkar kembali pagar tinggi yang telah dipasang.
Pramono Anung mengaku sudah mengetahui kabar yang berkembang dalam beberapa hari terakhir tersebut. Dia pun tak tinggal diam melihat adanya pagar setinggi 2,5 meter di mal Kota Kasabanka. Saat ini, dia berencana untuk meminta pengelola untuk segera mencopot kembali pagar yang dipasang.
"Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati, mungkin bagian dari kekhawatiran tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali," kata Pramono di kawasan Blok M, Jakarta, Kamis (31/7/2026).
Menurut Pramono, kekhawatiran yang berlebihan tidak baik. Dia pun berjanji akan melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya.
"Kami akan menjaga Jakarta mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman dan membuat kegembiraan bagi siapapun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M," jelas Pramono.
Ketika ditanya perihal kekhawatiran yang dimaksud, Pramono menduga hal itu berkaitan dengan aksi demonstrasi besar ramai dikabarkan bakal terjadi pada Agustus mendatang, sama seperti tahun lalu.
Pada Agustus 2025 memang ada demonstrasi besar-besaran yang dipicu akumulasi kemarahan publik terhadap kenaikan tunjangan DPR, tekanan ekonomi. Aksi itu makin besar karena terdapat insiden pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025.
"Ya kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu. Tapi mudah-mudahan nggak. Saya yakin nggak, saya yakin nggak," pungkas Pramono.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut tidak ada masalah serius terkait pemasangan pagar tinggi di mal-mal dan pusat perbelanjaan.
Budi merespons kondisi sejumlah mal yang kini memiliki pagar untuk membatasi akses. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan asosiasi pengusaha mal terkait hal ini.
"Oh enggak, enggak ada masalah, enggak ada. Kita dari koordinasi dengan Hippindo, dengan Apindo, dengan APPBI enggak ada masalah kok, enggak ada isu itu," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Dia menjelaskan telah mendapat penjelasan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait pembangunan pagar tersebut. Menurutnya, situasi tetap kondusif dan tidak ada kendala berarti.
"Enggak ada masalah kok, enggak ada isu apa-apa. Enggak ada, enggak ada isu terkait ya apa pun enggak ada. Aman-aman saja enggak ada masalah," jelas dia.
Kata Pihak Asosiasi
Saat dikonfirmasi ke Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja. Dirinya mengatakan, langkah tersebut diambil demi menjaga ketertiban serta mengantisipasi dampak dari aksi demonstrasi. Meski begitu, Alphonzus menegaskan bahwa pembangunan pagar sebenarnya bukanlah hal baru di industri ritel.
"Pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru. Banyak pusat perbelanjaan yang sejak awal dibangun memang sudah dilengkapi dengan pagar," kata Alphonzus saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).
Ia menambahkan, bagi beberapa mal yang baru saja memasang pagar, tujuannya murni untuk mengatur ketertiban area internal dan akses pengunjung.
"Jika sekarang ada beberapa pusat perbelanjaan yang baru mulai memasang pagar, hal itu lebih dikarenakan untuk kepentingan ketertiban saja," ujarnya.
Selain faktor ketertiban umum, aspek keamanan lokasi juga menjadi pertimbangan utama, terutama bagi mal yang berada di area rawan unjuk rasa.
"Ada juga pusat perbelanjaan yang berlokasi di area yang sering dilintasi atau berdekatan dengan titik lokasi demonstrasi. Dalam hal ini, pengelola memerlukan batas atau perimeter yang jelas demi menjaga ketertiban," jelas Alphonzus.
Analisa Intelijen
Polda Metro Jaya buka suara terkait ramainya narasi yang menghubungkan pemasangan pagar dengan pengamanan menjelang Agustus.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto juga menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan mengenai akan adanya aksi massa.
"Terkait tentang pagar, dalam situasi kamtibmas sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi yang ada," kata Budi di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).
Meski belum menerima pemberitahuan aksi, polisi tetap melakukan pemantauan, termasuk di dunia maya. Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memantau flyer maupun ajakan yang beredar di media sosial.
"Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajakan-ajakan, ini hanya sekadar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi," ujarnya.
Budi mengatakan, pihaknya juga menggunakan analisis intelijen untuk memantau perkembangan situasi keamanan terkini. Menurutnya, hingga kini kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali.
"Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Ini berkat kerja sama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya," katanya.
Ia menambahkan, Kapolda Metro Jaya telah membentuk tim Preventive Strike yang terdiri dari sejumlah direktorat operasional di Polda Metro Jaya. Tim tersebut disiapkan untuk melakukan mitigasi sejak dini apabila muncul kelompok yang berupaya memicu kerusuhan.
"Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," tegas Budi.
Selain itu, patroli juga ditingkatkan, mulai dari skala kecil, sedang, hingga besar. Wilayah penyangga menjadi salah satu fokus pengamanan, termasuk kawasan perbatasan Bekasi dan Depok dengan Jawa Barat serta Tangerang dengan Banten.
"Langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga upaya peningkatan patroli, baik skala kecil, sedang maupun besar di wilayah-wilayah penyangga," pungkas Budi.