Liputan6.com, Jakarta - Daerah dengan angka stunting tinggi menjadi fokus utama dalam percepatan penataan dan penyelesaian keberlanjutan lebih dari 13.000 titik satuan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa wilayah prioritas seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mendapat penanganan intensif yang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
Advertisement
"Kita bagi dua. Daerah tertinggal yang angka stunting-nya tinggi itu prioritas utama, misalnya Papua Pegunungan dan NTT. Nah, ini akan kita selesaikan dalam sebulan ini," ujar Zulhas usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, dikutip Kamis (30/7/2026).
Langkah penanganan cepat di wilayah rawan stunting ini dilakukan secara paralel dengan pembenahan di wilayah lain. Sementara daerah prioritas dituntaskan dalam sebulan, titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa, Sumatra, dan area 3T lainnya membutuhkan waktu evaluasi hingga dua bulan mendatang.
"Dari 13.000 titik, sebagian kecil yang sangat krusial seperti di daerah stunting tinggi di Papua Pegunungan, NTT, dan lainnya kita tuntaskan satu bulan. Sisanya yang tersebar di Jawa dan Sumatra kami pelajari dan selesaikan dalam dua bulan," jelasnya.
Sertifikasi Higiene Dapur Dipacu Paralel
Selain percepatan di daerah stunting, Kemenko Pangan juga mengejar penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi 8.000 satuan pelayanan yang belum memilikinya guna menjamin mutu makanan yang diterima anak-anak.
Zulhas menegaskan, kepemilikan SLHS sangat krusial untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi gizi pencegah stunting, tetapi juga terjamin standar kesehatannya.
"Ada 8.000 lebih satuan pelayanan yang belum punya SLHS di titik-titik Jawa dan Sumatra. Kita butuh waktu dua bulan untuk menyelesaikannya," tutur Zulhas.
Mengenai mekanisme teknisnya, Zulhas menjelaskan bahwa skema detail sedang dimatangkan bersama kementerian dan lembaga terkait.
"Caranya seperti apa, nanti akan diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ini. Agar tidak menimbulkan simpang siur informasi, skemanya sedang kami siapkan," pungkasnya.