Liputan6.com, Jakarta - Bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI) mengarah pada sejumlah nama dari internal bank sentral. Peneliti dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Adhitya Wardhono, menilai Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti bersama anggota Dewan Gubernur lainnya memiliki kapasitas untuk melanjutkan kepemimpinan BI.
Adhitya mengatakan, figur internal memiliki keunggulan karena telah memahami proses pengambilan keputusan, instrumen kebijakan moneter, serta kultur kelembagaan BI. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjaga kesinambungan kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.
Advertisement
"Bank Indonesia telah memiliki sejumlah figur internal yang secara kapasitas layak dipertimbangkan sebagai Gubernur BI. Misalnya pengalaman Destry Damayanti dalam kebanksentralan, pasar keuangan, dan LPS. Keahlian anggota Dewan Gubernur lainnya juga mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, pengelolaan pasar valuta asing, sistem pembayaran, dan koordinasi fiskal,” ujar Adhitya kepada Liputan6.com, Selasa (28/7/2026).
Meski demikian, Adhitya menilai peluang calon dari luar BI tetap terbuka. Menurut dia, kandidat eksternal harus memiliki kredibilitas yang kuat di bidang moneter dan pasar keuangan serta mampu menjaga independensi bank sentral agar memperoleh kepercayaan pasar.
Ia menegaskan pembahasan bursa calon Gubernur BI tidak seharusnya hanya berfokus pada nama. Menurutnya, proses seleksi harus mengutamakan rekam jejak dalam kebijakan moneter, pemahaman terhadap pasar keuangan, kemampuan mengelola krisis, dan keberanian menjaga independensi BI.
“Calon yang layak dapat berasal dari internal ataupun eksternal BI, tetapi harus memiliki kredibilitas yang langsung diterima pasar dan tidak membutuhkan waktu panjang untuk memahami kompleksitas kebanksentralan. Figur tersebut juga harus mampu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi,” katanya.
Komposisi Dewan Gubernur
Terkait komposisi Dewan Gubernur BI, Adhitya menilai pergantian gubernur tidak perlu diikuti perombakan besar. Menurut dia, perubahan yang terlalu drastis justru berpotensi memunculkan persepsi negatif mengenai arah kebijakan moneter.
Ia menambahkan, penyesuaian komposisi Dewan Gubernur cukup dilakukan apabila terdapat jabatan yang kosong atau kebutuhan memperkuat kompetensi tertentu. Menurut dia, setiap perubahan harus didasarkan pada kinerja, integritas, dan kebutuhan kelembagaan agar stabilitas moneter serta kepercayaan pasar tetap terjaga.
"Jadi, bukan mengganti orang demi membentuk tim baru, melainkan memastikan Dewan Gubernur tetap kuat secara kolektif dalam menjaga stabilitas moneter dan kepercayaan pasar," pungkasnya.