Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, memberikan kabar terbaru mengenai rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 ini. Saat ini, pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran.
Rini menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyurati instansi pemerintah untuk memetakan formasi yang dibutuhkan. Namun, pemerintah juga perlu menyinkronkan hitungan tersebut dengan kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
"Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya saya juga harus memperhatikan formasi untuk program prioritas Bapak Presiden. Ini masih dalam tahap perhitungan, dan kami juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara," ungkap Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Meski demikian, Rini belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka. Ia menegaskan kembali bahwa hitungan kebutuhan formasi dan keselarasan dengan program prioritas menjadi fokus utama saat ini.
"Kapan pelaksanaannya kita belum tahu, karena masih sedang dibahas antarkementerian. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka," katanya.
Ia menegaskan, proses rekrutmen ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena membutuhkan perhitungan yang sangat cermat. "Kebutuhan itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi kompetensi yang dibutuhkan, kemudian kita sesuaikan. Jadi tidak bisa buru-buru, ini harus dibahas bersama-sama," sambungnya.
Kesiapan APBN dan Sinkronisasi Pensiunan
Rini menjelaskan lebih lanjut, penghitungan kebutuhan pegawai akan dilihat secara lebih terperinci. Salah satunya mencakup penyesuaian dengan jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun.
"Belum (ada jumlah pasti yang dibutuhkan), itu kan harus dihitung dulu. Apakah formasinya akan diisi secara keseluruhan dari jumlah pegawai yang pensiun atau bagaimana skemanya," ujar Rini.
Selain menghitung jumlah kebutuhan dari instansi, pemerintah juga wajib menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait hal ini, Rini akan membahasnya secara khusus dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kita juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan kesiapan fiskal dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa segera melakukan pertemuan," jelasnya.