Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai upaya kooptasi dan intervensi politik praktis menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
Menurut Hasto, secara historis NU memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa. Berbekal visi kebangsaan, kesadaran geopolitik, serta tradisi Islam rahmatan lil 'alamin, NU menjadi salah satu organisasi yang turut membentuk jati diri Indonesia.
Advertisement
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Hasto juga mengaku mengagumi pemikiran visioner para pendiri NU yang menurutnya tercermin dalam filosofi logo organisasi tersebut.
“Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik. Apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia," ujarnya.
Ia menilai sinergi antara nilai kebangsaan dan agama harus diawali dengan pemahaman sejarah yang benar mengenai pendirian NU dan PNI. Menurut Hasto, pemahaman tersebut penting sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari tantangan fiskal, moneter, pertumbuhan sektor riil, hingga persoalan penegakan hukum.
“Kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya adalah contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran," kata Hasto.
Hasto menambahkan, filosofi logo NU beserta maknanya juga kerap diajarkan di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Menurutnya, simbol peta Indonesia yang utuh di atas bola dunia mencerminkan tekad Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.
Ia juga mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi perjuangan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menempatkan Pancasila sebagai landasan membangun tata dunia baru sekaligus menjadi inspirasi bagi pembelaan terhadap bangsa-bangsa tertindas.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," tambah Hasto.
Merawat Ideologi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menegaskan pentingnya keberadaan organisasi yang tetap merawat ideologi di tengah menguatnya kecenderungan masyarakat yang semakin pragmatis dan nonideologis.
Menurut Gus Ulil, era post-truth (pasca-kebenaran) dan disrupsi informasi digital membuat masyarakat semakin rentan terpolarisasi oleh isu-isu dangkal sehingga kehilangan kompas kebenaran. Karena itu, ia menilai PDIP dan NU memiliki peran penting sebagai benteng sosial.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," tegas Gus Ulil.
Gus Ulil menjelaskan bahwa ideologi, atau akidah dalam konteks keagamaan, merupakan pedoman agar kehidupan berbangsa tidak kehilangan arah. Namun, menurutnya, ideologi juga harus tetap terbuka dan fleksibel sebagaimana dirumuskan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Achmad Siddiq di NU.
"Ikatan ideologi di NU sengaja didesain fleksibel dan tidak kaku agar mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap kokoh menjaga arah kemajuan bangsa," terangnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024, H Robikin Emhas, memaparkan landasan historis dan fikih kebangsaan yang menjadi perekat hubungan agama dan negara di Indonesia. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila merupakan hasil konsensus nasional para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," jelas Robikin.