Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, terus mengawal pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) BPJS Ketenagakerjaan Bali Raya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (17/7).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pendampingan, serta pengawalan penganggaran daerah agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Advertisement
Fatoni mengatakan, Kemendagri sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui koordinasi di tingkat pusat maupun pembinaan kepada pemerintah daerah.
"Pertemuan hari ini penting. Kita bisa berdiskusi mengenai cara mempercepat program ini. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Kemendagri sejak awal terus mendorong dan mendukung kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. Kami di pusat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat pusat," kata Fatoni.
Menurut Fatoni, di tingkat daerah Kemendagri terus mendorong kepala daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Sementara di daerah, kami terus mendorong agar pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam rangka percepatan program perlindungan sosial."
Fatoni juga mengajak BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali bersama pemerintah daerah mencanangkan gerakan serentak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Jadi di Bali nanti didorong saja untuk pencanangan secara terbuka, gerakan serentak untuk menggelorakan semangat agar semuanya memberikan perhatian terhadap program ini. Nanti gerakan tersebut diikuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Fatoni.
Menurutnya, sosialisasi secara masif menjadi kunci agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah daerah semakin menyadari bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan program prioritas nasional.
"Nah, kesadaran ini perlu diberikan kepada semua pihak agar semangatnya sama. Pihak yang dilindungi mengetahui haknya, pihak yang melindungi mengetahui kewajibannya, dan pemerintah memahami bahwa ini merupakan program strategis sekaligus program prioritas yang harus kita dukung."
Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.
"Maka Bapak dan Ibu harus percaya diri. Yang di kabupaten/kota harus bertemu dengan kepala daerahnya. Para kepala kantor wilayah juga bertemu dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Kalau memang perlu, nanti saya siap mendampingi."
Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan. Ini penting. Kalau tidak didorong, daerah juga tidak akan menganggarkan. Karena itu, Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran."
Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD juga kita cek. Setelah itu, sosialisasi terus kita lakukan melalui berbagai pertemuan dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga akan mendukung dari sisi penganggaran."
Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
"Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut mengawal. Bagi daerah yang sudah menganggarkan, kita dorong agar segera mencairkan anggarannya. Jangan sampai sudah dianggarkan, tetapi tidak dicairkan," ujar Fatoni.
Untuk mendukung implementasi program, Ditjen Bina Keuangan Daerah secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui sosialisasi, rapat koordinasi, coaching clinic, hingga pembukaan desk konsultasi.
"Ini yang terus kita lakukan. Pendampingan kita fasilitasi dan kita pastikan berjalan. Bahkan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi, tetapi juga melalui coaching clinic, pembukaan desk konsultasi, dan berbagai bentuk pendampingan lainnya. Semua itu dilakukan secara terus-menerus untuk mendukung agar program ini berjalan baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, sosialisasi, maupun koordinasi."