Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pengembangan konsep beyond banking melalui pembentukan ekosistem terintegrasi yang menghubungkan pembiayaan, digitalisasi, serta perluasan akses pasar bagi solopreneur dan pelaku UMKM.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, Ayahandayani K., mengatakan perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, dan sistem pembayaran telah mempercepat lahirnya solopreneur yang menjalankan usaha secara mandiri.
Advertisement
“Fenomena solopreneur di Indonesia didorong oleh perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, dan sistem pembayaran yang membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan bisnis secara mandiri,” kata Ayahandayani dalam Seminar Nasional Beyond Banking: Memperluas Ekosistem Terintegrasi dari Konsumen hingga Solopreneur di Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Ayahandayani menjelaskan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 81,72 persen, sehingga menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan usaha berbasis digital. Menurutnya, solopreneur merupakan bagian dari UMKM yang memiliki peran besar sebagai penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja.
Ia menegaskan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan, tetapi juga membutuhkan ekosistem utuh yang mengintegrasikan akses keuangan, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan teknologi.
“Penyaluran pembiayaan dari lembaga jasa keuangan harus diiringi dengan pendampingan agar UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi,” ujarnya.
Strategi Pembiayaan Terintegrasi Lintas Lembaga
Ayahandayani mengatakan OJK tengah menyusun strategi bersama kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan untuk membangun kebijakan pembiayaan UMKM yang terintegrasi. Strategi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong UMKM naik kelas dari skala mikro menjadi usaha yang lebih besar.
“Kami akan membentuk ekosistem yang terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga agar kebijakan pembiayaan UMKM menjadi satu kesatuan yang mampu meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan secara berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, pembiayaan UMKM dari perbankan pada 2026 telah kembali tumbuh positif sebesar 0,60 persen secara tahunan (year on year). Namun, ia menilai penyaluran kredit masih perlu terus ditingkatkan melalui model bisnis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.
“Kami berharap perbankan dapat meningkatkan pembiayaan kepada UMKM melalui model-model bisnis yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ucapnya.
Mendorong Credit Scoring dan Pembiayaan Berbasis Arus Kas
OJK juga mendorong perbankan memanfaatkan credit scoring dan pembiayaan berbasis arus kas (cash flow-based lending) untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang belum memiliki rekam jejak kredit (credit history) yang memadai.
“Penerapan credit scoring dan cash flow-based lending diharapkan menjadi fondasi penguatan kebijakan pembiayaan UMKM berbasis data,” tutur Ayahandayani.
Ia menambahkan, POJK Nomor 19 Tahun 2025 telah mewajibkan perbankan dan lembaga jasa keuangan menyusun strategi penguatan pembiayaan UMKM.
Ayahandayani berharap kolaborasi antarlembaga dapat memperluas akses pasar, meningkatkan literasi keuangan, memperkuat digitalisasi, serta membangun basis data transaksi UMKM sebagai fondasi pengembangan ekosistem beyond banking yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat UMKM agar lebih tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” pungkasnya.