Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyelesaikan berbagai persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Irma, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari dapur yang sudah mendapat persetujuan BGN tetapi belum beroperasi hingga dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur MBG.
Advertisement
"Soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut," kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Irma meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak persoalan dapur fiktif, dugaan praktik jual beli titik, serta dapur yang tidak memenuhi standar operasional.
Jangan Rugikan Masyarakat
Sementara itu, Irma menyatakan tidak mempermasalahkan apabila kantin sekolah dilibatkan dalam program MBG. Namun, menurutnya, pengelola kantin tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan standar higienitas yang ditetapkan.
"Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis," ujarnya.
Meski demikian, Irma mengingatkan pemerintah agar kebijakan baru tersebut tidak merugikan masyarakat yang telah berinvestasi membangun dapur MBG beserta perlengkapannya.
"Jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution," pungkasnya.
Wacana Pelibatan Kantin Sekolah
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji peluang pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan program di lapangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengatakan kajian ini bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program MBG yang saat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan.
Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah masih berada pada tahap kajian bersama kementerian dan lembaga terkait. Kajian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
BGN menegaskan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.
Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berkembang menjadi program yang adaptif, berkualitas, dan mampu mendukung peningkatan status gizi generasi muda Indonesia secara berkelanjutan.