Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) dan Irak pada Selasa (14/7/2026) mengatakan militer AS akan meninggalkan Irak paling lambat akhir September. Penarikan itu akan mengakhiri keberadaan militer AS selama 23 tahun, yang bermula dari invasi untuk menggulingkan Saddam Hussein pada 2003 dan kemudian berlanjut dalam skala jauh lebih kecil melalui operasi melawan kelompok ISIS.
Presiden Donald Trump, yang tampil bersama Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih, mengatakan Washington menilai kehadiran militernya di Irak tidak lagi diperlukan. Ia juga menyinggung hubungan Irak yang semakin berkembang dengan perusahaan-perusahaan minyak.
Advertisement
Trump mengatakan hubungan kedua negara kini mencakup banyak bidang sehingga tidak lagi memerlukan kehadiran militer.
"Kami berada di sana untuk membantu mereka. Kami berada di sana untuk melindungi mereka jika diperlukan. Namun, kami tidak melihat hal itu akan diperlukan," ujar Trump seperti dilaporkan Associated Press.
Berbicara melalui penerjemah, al-Zaidi mengatakan pasukan AS akan keluar dari Irak paling lambat 30 September, sementara perusahaan-perusahaan AS akan tetap berada di negara tersebut.
Pentagon, dalam pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan itu, menegaskan kembali kesepakatan yang dicapai dengan Irak pada 2024 untuk mengakhiri misi melawan militan ISIS. Banyak tentara AS yang masih bertugas di Irak ketika kesepakatan pada masa pemerintahan Joe Biden itu dicapai kini telah meninggalkan negara tersebut.
AS secara bertahap mengalihkan tanggung jawab memerangi ISIS di Irak dari pasukan AS dan koalisi kepada pasukan Irak yang telah dilatih oleh militer AS. Seiring proses itu, pasukan AS terus mengurangi keberadaannya dengan meninggalkan sejumlah wilayah dan memusatkan personel yang tersisa di beberapa lokasi.
AS menginvasi Irak pada Maret 2003 dengan melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai “shock and awe”. Serangan itu menerangi langit Irak, meluluhlantakkan sebagian besar wilayah negara tersebut, dan membuka jalan bagi pasukan darat AS untuk bergerak menuju Baghdad.
Invasi tersebut didasarkan pada klaim yang kemudian terbukti keliru bahwa Saddam Hussein diam-diam menyimpan senjata pemusnah massal. Senjata itu tidak pernah ditemukan.
Jumlah pasukan AS di Irak mencapai lebih dari 170.000 personel pada 2007, ketika operasi militer untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di negara itu mencapai puncaknya. Pemerintahan Barack Obama kemudian merundingkan penarikan pasukan secara bertahap.
Pada Desember 2011, pasukan tempur terakhir AS meninggalkan Irak. Hanya sejumlah kecil personel militer yang tetap berada di negara itu untuk bertugas di kantor bantuan keamanan, bersama satu detasemen Marinir yang menjaga kompleks Kedutaan Besar AS.
Namun, kebangkitan ISIS pada 2014 dan keberhasilan kelompok itu merebut wilayah yang luas di Irak dan Suriah dalam waktu singkat membuat pasukan AS dan negara-negara mitranya kembali ke Irak atas undangan pemerintah setempat.
Pasukan tersebut membantu membangun kembali dan melatih ulang satuan kepolisian serta militer Irak yang sebelumnya tercerai-berai dan meninggalkan pos masing-masing.
Setelah ISIS kehilangan kendali atas wilayah yang pernah dikuasainya, operasi militer koalisi berakhir pada 2021. AS tetap mempertahankan sekitar 2.500 tentara di Irak untuk menjalankan misi pelatihan dan menggelar operasi bersama militer Irak melawan ISIS.
Banyak dari pasukan tersebut telah ditarik sejak tercapainya kesepakatan pada 2024 untuk mengakhiri misi itu. Kini, hanya tersisa sejumlah kecil penasihat militer dan personel lainnya di Irak.