Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons positif langkah lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang kembali mengafirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB (jangka panjang) dan A-2 (jangka pendek) dengan outlook Stabil.
Keputusan tersebut disampaikan melalui publikasi Research Update bertajuk "Indonesia Ratings Affirmed At 'BBB/A-2'; Outlook Stable" yang dirilis hari ini, Senin (13/7/2026).
Advertisement
Mengutip laman resmi Kemenko Perekonomian, Airlangga menyebut afirmasi tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tetap berada dalam kategori investment grade (layak investasi). Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas ketahanan fundamental perekonomian nasional di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas harga komoditas, serta pengetatan kondisi keuangan dunia.
Dalam laporannya, S&P menilai peringkat Indonesia ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang prudent (bijaksana), serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif ringan dibandingkan dengan negara-negara sejawat (peers).
Konsistensi Kebijakan Jadi Kunci
Menko Airlangga menyampaikan bahwa afirmasi ini merupakan bentuk kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan Pemerintah.
"Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid," ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, S&P menyatakan peringkat Indonesia berpeluang dinaikkan (upside) apabila terjadi penguatan struktural pada metrik fiskal dan eksternal. Beberapa indikatornya antara lain melalui penyempitan defisit anggaran mendekati 2% PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas dan prediktabilitas implementasi kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar.
"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," tambah Airlangga.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Solid
S&P memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan riil sebesar 5,1% pada 2026 dan rata-rata 4,9% pada periode 2026–2029.
Menurut Airlangga, capaian pertumbuhan 5,6% (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026 turut menjadi katalis positif yang didorong oleh belanja Pemerintah dan percepatan pencairan anggaran. PDB per kapita Indonesia sendiri diperkirakan berada pada kisaran USD 5.200 pada tahun 2026.
Salah satu jangkar utama outlook Stabil ini adalah komitmen Pemerintah dalam menjaga batas defisit anggaran di bawah 3% PDB, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. S&P memandang rekam jejak kepatuhan lintas pemerintahan terhadap batas defisit (deficit ceiling) ini sebagai penopang penting kelayakan kredit Indonesia.
Kinerja penerimaan negara juga menunjukkan catatan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19% pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pulihnya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam (SDA).
Reformasi Tata Kelola SDA dan Peran Danantara Diapresiasi
S&P secara khusus menyoroti langkah Pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral. Langkah ini dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus perolehan devisa ekspor.
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen yang dapat mengubah lanskap sektor komoditas, salah satunya melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing. Bersama dengan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.
Di sisi lain, S&P menilai Bank Indonesia memiliki independensi operasional yang baik dan berhasil menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dekade 2010-an. Bauran kebijakan moneter serta fleksibilitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam menghadapi tekanan eksternal.
Dari sisi sistem keuangan, Airlangga menambahkan bahwa S&P memandang risiko kontinjensi bagi Pemerintah relatif terbatas. Hal ini dicerminkan dari aset sektor perbankan yang berada di bawah 60% PDB serta risiko negara sektor perbankan yang tetap berada pada level terjaga.