Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan segala kemungkinan terburuk di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang kini berada di Level III atau berstatus siaga.
Kemungkinan terburuk yang diantisipasi Pemprov Banten yakni terjadinya bencana tsunami akibat letusan Anak Krakatau, seperti yang terjadi pada 2018 silam.
Advertisement
"Fokus pemerintah tidak hanya pada aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, tetapi juga terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan, terutama potensi tsunami. Mitigasi sudah kita lakukan sejak awal tahun, bahkan kita perkuat pasca level III status GAK," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, Senin (14/7/2026).
Jika kondisi membahayakan keselamatan masyarakat, mereka akan dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, terutama ke tempat tinggi.
Komunikasi dengan lintas sektoral seperti Polri, TNI, BMKG, PVMBG, Balawista hingga antar pemerintah kabupaten dan kota terus dilakukan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Masyarakat Banten, terutama di pesisir Selat Sunda diminta tidak panik namun tetap waspada, di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kemudian, tidak mudah percaya akan informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Apabila terjadi erupsi yang berpotensi memicu tsunami, masyarakat di wilayah pesisir memiliki waktu sekitar 40 menit untuk melakukan evakuasi," terangnya.
Saat terjadi tsunami akibat longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau pada Desember 2018 silam, statusnya berada di Level III atau Siaga.
Secara kondisi morfologis, kala itu, ketinggian gunung berapi di perairan Selat Sunda sekitar 337 Mdpl, saat ini hanya 158 mdpl.
Masyarakat, terutama nelayan masih dilarang beraktivitas dalam radius 3 km di sekitar gunung, demi keselamatan bersama agar terhindar dari lontaran material gunung berapi.