Liputan6.com, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik, perubahan iklim, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta percepatan transformasi digital untuk menjaga daya saing Indonesia di masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan teknologi akan membawa tantangan baru, terutama terhadap rantai pasok global dan pasar tenaga kerja. Namun, Indonesia memilih menjadikan teknologi sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian nasional.
Advertisement
"Ke depan, berarti juga akan banyak tantangan dalam rantai pasok serta lapangan kerja. Namun, di bawah arahan Presiden Prabowo, saya pikir adopsi teknologi selaras dengan fokus kemandirian sumber daya Indonesia dalam memajukan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan sejalan dengan roadmap transformasi digital yang jelas," kata Airlangga saat memberikan keynote speech pada acara Kadin Indonesia, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (12/7/2026).
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi digital. Selain memiliki cadangan mineral strategis, Indonesia juga didukung bonus demografi dengan generasi muda yang akrab dengan teknologi.
Data menunjukkan Indonesia menjadi pasar AI terbesar keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang. Potensi nilai pasar AI nasional diperkirakan mencapai sekitar US$ 70 miliar atau sekitar Rp 1.265 triliun (asumsi kurs Rp 18.080 per dolar AS), setara dengan 6,4% potensi pasar AI regional.
Data Center hingga Energi Hijau Jadi Penopang AI
Airlangga menjelaskan, pertumbuhan industri AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, terutama data center dan jaringan listrik yang memadai. Saat ini Indonesia memiliki 182 data center yang sebagian besar berada di Jakarta dan Batam.
Pemerintah juga memperkuat konektivitas internasional melalui pengembangan jaringan kabel serat optik bawah laut.
"Dari fiber optic itu kita punya landing point ke regional countries, seperti dengan Singapura itu akan ada peresmian juga kerja sama landing point yang poin ke-3 atau ke-4 di Batam dan Singapura. Di samping itu, kita juga punya landing point di Bitung untuk ke Amerika, jadi itu sangat potensial untuk pengembangan data center," ungkap Airlangga.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik industri digital, pemerintah memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt (GW) dalam beberapa dekade mendatang sebagai bagian dari bauran energi nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga telah meluncurkan program biodiesel B50 yang dinilai mampu mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi B50 disebut telah menghemat devisa sekitar Rp 177 triliun dan memangkas emisi karbon sekitar 44 juta ton setiap tahun.
Semikonduktor dan Investasi Jadi Fokus Baru
Selain AI dan energi hijau, pemerintah juga membidik industri semikonduktor sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Permintaan global terhadap produk semikonduktor diproyeksikan mencapai US$ 1 triliun atau sekitar Rp 18.080 triliun pada 2030.
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu membangun kemandirian industri chip melalui pengembangan desain semikonduktor serta kemampuan Assembly, Testing, and Packaging (ATP) di dalam negeri.
Airlangga juga menegaskan Indonesia tetap membuka peluang investasi asing. Berdasarkan survei Japan External Trade Organization (JETRO) 2025, Indonesia dinilai sebagai negara dengan iklim bisnis paling stabil dan menguntungkan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Pemerintah pun terus mempercepat penyelesaian berbagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), proses aksesi OECD, serta menjadikan keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebagai prioritas strategis.
"Tadi saya sampaikan kepada para Duta Besar bahwa ada beberapa MOU yang dihasilkan dalam kunjungan Bapak Presiden Prabowo sehingga kami berharap mereka juga ikut membantu Indonesia untuk mengawal realisasi daripada investasi. Karena, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita perlu bekerja bersama untuk menavigasi ketidakpastian dalam ekonomi global. Mari kita manfaatkan kekuatan teknologi, energi hijau, dan kerja sama ekonomi bersama untuk membangun masa depan yang sejahtera bagi semua bangsa," tutur Airlangga.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie menilai diplomasi ekonomi kini harus berjalan seiring dengan dunia usaha agar kerja sama antarnegara dapat menghasilkan investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
"Bagi Indonesia, ini berarti diplomasi ekonomi tidak lagi dapat terpisah dari dunia usaha. Hubungan antar Pemerintah membutuhkan eksekusi antar bisnis di baliknya. Perjanjian tingkat tinggi harus diubah menjadi perdagangan, investasi, dan pada akhirnya menjadi lapangan kerja. Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara Pemerintah, dunia usaha, kamar dagang daerah, dan mitra internasional kita," pungkas Anindya.