Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, percepatan belanja negara pada Semester I-2026 menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di tengah ketidakpastian global. Hingga akhir Juni 2026, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari pagu APBN 2026, meningkat sebesar 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Purbaya menjelaskan bahwa belanja kementerian/lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp 658,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos), serta membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
Advertisement
Bantuan sosial yang telah disalurkan tersebut mencakup bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Sementara itu, realisasi belanja non-K/L tercatat mencapai Rp 639,7 triliun. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi tahun berjalan, menyelesaikan kurang bayar tahun 2025, serta membiayai THR dan gaji ke-13 bagi para pensiunan.
“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada 2026 menjadi katalisator penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada semester pertama,” kata Purbaya dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Lonjakan Subsidi Energi dan Komoditas
Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN hingga Semester I-2026. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi sebesar Rp 116,9 triliun, naik 44,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Menurut Purbaya, kenaikan anggaran subsidi ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah, serta meningkatnya konsumsi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Di luar sektor energi, kenaikan subsidi pupuk juga ikut mendorong peningkatan realisasi belanja negara.
Volume penyaluran berbagai barang bersubsidi pun terpantau meningkat sepanjang Semester I-2026:
- Penyaluran BBM bersubsidi naik 7,8 persen.
- Distribusi LPG 3 kilogram meningkat 2 persen.
- Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen.
- Penyaluran pupuk melonjak signifikan sebesar 21,4 persen.
- Penyaluran beras naik 3,6 persen.
Proyeksi Akhir Tahun
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp 397,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Menurut Purbaya, tingkat penyaluran TKD semester ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Ia menjelaskan bahwa tingginya realisasi TKD tidak hanya dipengaruhi oleh faktor percepatan penyaluran dari pemerintah pusat, melainkan juga didorong oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran serta memenuhi berbagai persyaratan penyaluran.
“Kami akan terus mengawal realisasi transfer ke daerah agar penyerapan anggaran tetap berjalan baik hingga semester kedua,” ujarnya.
Untuk keseluruhan tahun anggaran 2026, pemerintah memperkirakan total pendapatan negara akan mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target awal APBN, melonjak 16 persen jika dibandingkan capaian tahun 2025.
Penerimaan perpajakan sendiri diproyeksikan menyentuh angka Rp 2.631,4 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp 2.310,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mampu mencapai Rp 575,1 triliun.