Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengungkapkan bahwa persoalan mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal ditangani oleh satuan tugas (Satgas) khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Setiap potensi pengurangan tenaga kerja akan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan skalanya.
Ia menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah mengantongi data kondisi industri nasional secara berkala. Penyelesaian masalah pun dilakukan melalui berbagai tahapan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Advertisement
"Tahapan PHK itu panjang. Ada yang baru berupa rumor atau berita yang harus kita verifikasi, ada yang kita dorong secara bipartit untuk diselesaikan terlebih dahulu, kemudian ada yang harus kita mediasi, dan seterusnya," tutur Yassierli usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Yassierli memberikan contoh konkret mengenai ruang lingkup kerja satgas ini. Satgas PHK akan langsung bergerak ketika ada isu kelangkaan gas yang sempat membuat industri kekurangan bahan baku dan mengancam kelangsungan kerja para karyawan.
"Di beberapa kasus, ini mohon dicatat, Satgas PHK langsung turun tangan ketika ada isu kelangkaan atau mahalnya harga gas demi mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja," tegasnya.
Andalkan Program Magang dan Vokasi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga terus aktif melakukan langkah preventif di hulu. Salah satu caranya adalah melalui penguatan talenta sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi.
Program vokasi dan magang nasional dijadikan sebagai program andalan untuk memastikan SDM lokal mampu beradaptasi dengan cepat di tengah perkembangan iklim industri yang dinamis.
"Kita memiliki program magang, vokasi, dan sertifikasi. Kami melihat program-program ini sebenarnya bisa dioptimalkan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM kita," ujar Yassierli.
Menaker Klaim Isu PHK TikTok-Tokopedia Sudah Selesai
Pada kesempatan yang sama, Yassierli mengungkapkan bahwa kabar mengenai PHK massal di TikTok dan Tokopedia saat ini sudah selesai (clear). Ia menegaskan tidak ada PHK sepihak, melainkan kebijakan pengalihan karyawan dalam satu grup perusahaan yang sama.
Persoalan ini sebelumnya telah ditengahi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memanggil pihak manajemen TikTok dan Tokopedia untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Pengalihan pekerja hingga pembukaan lapangan kerja baru menjadi poin solusi yang disepakati.
"Jadi masalahnya sudah clear kok," ungkap Yassierli.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Direktur Tokopedia telah meluruskan isu yang beredar luas di masyarakat tersebut.
"Intinya, Presiden Direktur Tokopedia sudah meluruskan bahwa yang dilakukan saat ini bukan PHK sepihak karena penurunan kondisi industri, melainkan langkah pembenahan berupa talent mobility di internal mereka," bebernya.
Menyusul isu pengurangan pekerja tersebut, Yassierli menyebut pihak TikTok dan Tokopedia justru sedang membuka peluang kerja baru untuk sekitar 100 posisi.
"Bahkan, jika teman-teman melihat konferensi pers bersama Wakil Ketua DPR tadi, pihak TikTok sendiri saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan baru untuk sekitar 100 posisi," pungkasnya.