Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Roberth saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).
Advertisement
Menurut Roberth, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat langsung kesiapan Desa Wisata Cibiru Wetan dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.
"Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini memiliki agenda penting, yaitu meninjau langsung kesiapan, infrastruktur, dan tata kelola Desa Wisata Cibiru Wetan. Desa wisata bukan sekadar tren sesaat, melainkan mesin penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kemandirian warga dan kelestarian kearifan lokal," ujar Roberth.
Dia mengapresiasi capaian Desa Cibiru Wetan yang dinilai berhasil mengembangkan potensi lokal menjadi destinasi wisata edukatif, membangun sistem pengelolaan sampah mandiri, serta memperkuat ketahanan pangan.
Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu didukung infrastruktur yang memadai agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin optimal.
Roberth mengatakan, Komisi V DPR RI ingin memastikan tiga aspek utama dalam pengembangan desa wisata, yakni aksesibilitas dan konektivitas menuju kawasan wisata, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti sanitasi, air bersih, serta fasilitas umum, dan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.
Sinergi Pemerintah Pusat
Selain meninjau langsung lokasi, Komisi V DPR RI juga berdialog dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping desa, serta para pemangku kepentingan untuk menyerap berbagai aspirasi dan kendala yang masih dihadapi di lapangan.
"Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di lapangan, baik terkait perizinan, keterbatasan infrastruktur fisik, maupun kebutuhan intervensi anggaran dari APBN untuk pengembangan Desa Cibiru Wetan ke depan. Seluruh aspirasi yang kami himpun akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait," tegasnya.
Roberth berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat agar desa wisata mampu menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga.
Menurutnya, keberhasilan desa wisata bukan hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat setempat merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.