Pimpinan MPR: Ketahanan Energi Jadi Mandat Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa ketahanan energi adalah mandat konstitusi dan dituangkan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat rangkaian acara MPR Goes to Campus (MPR GTC) ke-50 di Universitas Pertahanan (Unhan) yang bertema "Penguatan Ketahanan Energi Nasional: Menjawab Tantangan Saat Ini dan Masa Depan."

"Ketahanan energi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional," ujar Eddy, seperti dikutip Kamis (2/7).

Politisi PAN itu menjelaskan, perkembangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa erat hubungan antara keamanan internasional dan ketahanan energi.

Konflik yang terjadi di Timur Tengah, misalnya, telah menimbulkan gangguan rantai pasok energi global, memicu kenaikan harga energi, serta berdampak pada berbagai sektor ekonomi mulai dari pertanian, manufaktur, logistik, hingga industri strategis.

"Ketika konflik terjadi di kawasan yang menjadi pemasok utama energi dunia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor migas," tegas dia.

"Gangguan rantai pasok akan berimbas pada biaya produksi, inflasi, dan pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah mengapa isu energi harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai isu strategis bangsa," wanti Eddy.

Dalam konteks tersebut, Eddy menilai agenda transisi energi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Transisi energi dalam perspektif yang lebih luas adalah agenda kemandirian bangsa. Ketika kita mampu meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, memperkuat efisiensi energi, dan mengurangi ketergantungan impor, maka kita sedang membangun fondasi ketahanan nasional yang lebih kuat," tandas Eddy.