Banjir yang melanda kawasan Monas, Jakarta Pusat hingga nyaris mengepung Istana Merdeka pagi tadi mendapat komentar Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla. Pria yang akrab disapa JK ini menyindir Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi yang tidak melanjutkan program rumah susun '1.000 tower' yang sempat dicanangkan dirinya.
"Sejak dulu saya menyatakan bahwa orang harus hidup di rumah susun. Karena itu dulu kita buat program '1.000 tower', cuma ya tidak dilanjutkan oleh Gubernur," sindir JK itu dalam acara Sarasehan Caleg DPR/DPD, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
JK enggan menyimpulkan upaya penanggulangan dan pencegahan banjir yang dilakukan Gubernur Jokowi gagal. Untuk mendukung gubernur yang akrab disapa Jokowi itu, JK justru menyarankan agar Jokowi melanjutkan program yang pernah dicetuskan dirinya.
Maka itu, Ketua Majelis Etik Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu menyarankan, semua rumah yang berada di bantaran sungai atau kali harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Tapi, relokasi itu harus dibarengi dengan normalisasi sungai.
"Bukan urusannya dipindah, urusannya banjir. Mau pindah tetap banjir juga kalau begini pengelolanya," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Bagi JK, banjir terjadi karena air yang masuk ke dalam sungai lebih besar daripada air yang keluar. Berarti, lanjutnya, ada masalah kenapa air di Jakarta itu terlalu banyak masuk.
"Tentu kita sudah tahu semua itu dari Bogor, dari hujan," tambahnya. "Tapi kenapa kurang keluar? karena sungai-sungai di Jakarta sebagian besar penuh perumahan di pinggirnya, makanya menyempit."
Program nasional pengembangan rumah susun sederhana hak milik (rusunami) sebanyak 1.000 tower atau menara akhirnya mendapat kejelasan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat menuntut pengembalian insentif Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (Rmn/Ism)
Baca juga:
Stasiun Jakarta Kota Kebanjiran, Ini Perjalanan KRL yang Terimbas
Sempat Banjir 50 Cm, Lalu Lintas Jalan Merdeka Barat Mulai Lancar
Ini Penyebab Banjir di Kawasan Istana Merdeka
"Sejak dulu saya menyatakan bahwa orang harus hidup di rumah susun. Karena itu dulu kita buat program '1.000 tower', cuma ya tidak dilanjutkan oleh Gubernur," sindir JK itu dalam acara Sarasehan Caleg DPR/DPD, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
JK enggan menyimpulkan upaya penanggulangan dan pencegahan banjir yang dilakukan Gubernur Jokowi gagal. Untuk mendukung gubernur yang akrab disapa Jokowi itu, JK justru menyarankan agar Jokowi melanjutkan program yang pernah dicetuskan dirinya.
Maka itu, Ketua Majelis Etik Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu menyarankan, semua rumah yang berada di bantaran sungai atau kali harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Tapi, relokasi itu harus dibarengi dengan normalisasi sungai.
"Bukan urusannya dipindah, urusannya banjir. Mau pindah tetap banjir juga kalau begini pengelolanya," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Bagi JK, banjir terjadi karena air yang masuk ke dalam sungai lebih besar daripada air yang keluar. Berarti, lanjutnya, ada masalah kenapa air di Jakarta itu terlalu banyak masuk.
"Tentu kita sudah tahu semua itu dari Bogor, dari hujan," tambahnya. "Tapi kenapa kurang keluar? karena sungai-sungai di Jakarta sebagian besar penuh perumahan di pinggirnya, makanya menyempit."
Program nasional pengembangan rumah susun sederhana hak milik (rusunami) sebanyak 1.000 tower atau menara akhirnya mendapat kejelasan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat menuntut pengembalian insentif Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (Rmn/Ism)
Baca juga:
Stasiun Jakarta Kota Kebanjiran, Ini Perjalanan KRL yang Terimbas
Sempat Banjir 50 Cm, Lalu Lintas Jalan Merdeka Barat Mulai Lancar
Ini Penyebab Banjir di Kawasan Istana Merdeka
