Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia tengah menjajaki investasi strategis di sektor pertambangan potas di Belarus. Langkah tersebut dilakukan melalui proses due diligence atau uji tuntas sebagai bagian dari rencana penyertaan saham di tambang potas.
Pemerintah menilai kepemilikan saham di tambang tersebut penting untuk menjaga pasokan bahan baku pupuk nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Advertisement
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PT Pupuk Indonesia saat ini masih melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi.
"PT Pupuk sedang melakukan due diligence untuk bicara mengenai ikut saham di dalam pengembangan tambang (Potas di Belarus)," kata Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2026).
Menurut Airlangga, proses uji tuntas dilakukan untuk memastikan rencana investasi tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi pupuk, khususnya pupuk NPK yang membutuhkan bahan baku potas.
Jamin Pasokan
Ia menjelaskan Indonesia tidak memiliki cadangan tambang potas sehingga selama ini masih bergantung pada pasokan impor. Karena itu, kepemilikan saham di tambang potas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pasokan.
"Kami juga bekerja sama secara strategis, Indonesia tidak punya potas. Untuk itu kami melakukan peningkatan kepemilikan saham di dalam tambang," ujarnya.
Airlangga menjelaskan kepemilikan saham di tambang potas akan memberikan kepastian pasokan bahan baku apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan perdagangan atau disrupsi rantai pasok global.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi saat ini ketika Indonesia hanya mengandalkan impor tanpa memiliki kepemilikan di sumber produksinya.
"Peningkatan dari kepemilikan saham di dalam tambang (penting). Karena kalau tanpa kepemilikan seperti sekarang, kalau ada disrupsi, impornya juga bisa terdisrupsi," katanya.
Ratifikasi Perjanjian
Selain membahas investasi di sektor pupuk, Airlangga juga menyinggung perkembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan Belarus. Ia menyebut nilai perdagangan kedua negara saat ini telah mencapai sekitar US$ 220 juta dan terus meningkat sejak penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU).
Pemerintah berharap proses ratifikasi perjanjian tersebut segera rampung sehingga kerja sama ekonomi dapat semakin berkembang.
"Kita berharap penandatangan EAEU ini segera diratifikasi. Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarus sudah meratifikasi perjanjian ini," ujarnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Belarus dapat meningkat hingga US$ 500 juta, sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar Belarus.
"Kita berharap dalam waktu dekat bisa mencapai sampai dengan 500 juta dolar AS," ucap Airlangga.