Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak keuangan berkelanjutan dan implementasi nilai ekonomi karbon. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan berkelanjutan global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22-25 Juni 2026.
Advertisement
Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim sekaligus mengembangkan ekosistem pasar karbon nasional melalui kolaborasi dan pembelajaran dari praktik terbaik dunia.
Sejumlah pejabat Indonesia turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, para duta besar, hingga perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.
Dalam kesempatan itu, Friderica mengikuti berbagai forum internasional seperti The Net Zero Delivery Summit, diskusi bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, hingga sejumlah pertemuan bilateral dengan lembaga internasional.
Menurut OJK, keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, serta mampu menjaga kepercayaan investor.
"OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif," kata Friderica.Ia juga menilai tantangan Indonesia bukan sekadar menyediakan sumber pembiayaan, tetapi memastikan dana dapat mengalir kepada proyek-proyek yang layak, kredibel, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
OJK Perkuat Ekosistem Pembiayaan Transisi
Dalam sesi Transition Finance Panel – Country-level Perspectives pada The Net Zero Delivery Summit, OJK menegaskan pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, hingga penggunaan lahan.
Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan. Di antaranya Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan sesuai standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), penyusunan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan beserta infrastruktur pasarnya.
Saat ini, OJK juga tengah menyusun revisi POJK Nomor 51 Tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi tersebut ditargetkan terbit tahun ini dan akan diselaraskan dengan standar nasional maupun global, termasuk IFRS S1 dan IFRS S2.
Menurut Friderica, TKBI menjadi pedoman penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga penyaluran pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan risiko greenwashing.
"OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab," kata Friderica.Selain memperkuat regulasi, OJK juga memperkenalkan platform blended finance Satu Karsa kepada investor global. Inisiatif yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan tersebut diarahkan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam, termasuk reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, hingga penciptaan lapangan kerja.
"Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi," ujar Friderica.
Bursa Karbon dan Kolaborasi Global Diperkuat
Dalam Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia, OJK kembali menegaskan pentingnya bursa karbon sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia sekaligus instrumen pendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
OJK juga akan terus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon sesuai Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon dan integrasinya dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap perdagangan karbon nasional.
"Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi," kata Friderica.Selain menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional, OJK juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis global. Diskusi tersebut membahas pengembangan keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, hingga penguatan stabilitas sistem keuangan.
OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science melalui CETEx mengenai sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan guna mempercepat pembiayaan proyek transisi. Selain itu, OJK turut menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan The Network for Greening the Financial System (NGFS) bersama The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA).
Melalui berbagai kerja sama tersebut, OJK berpandangan bahwa kolaborasi internasional menjadi kunci agar standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, sekaligus memperkuat kapasitas regulator, pelaku pasar, serta pembiayaan jangka panjang menuju ekonomi rendah karbon.