Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani, angkat bicara soal safari politik Joko Widodo (Jokowi), termasuk saat Presiden ke-7 RI tersebut menginjak kepala kerbau untuk menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa” ketika safari di Lampung.
Puan menyatakan, safari poltik adalah hak semua warga negara termasuk juga Jokowi.
Advertisement
“Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Namun, Puan mengingatkan saat situasi global dan nasional sedang tidak baik-baik saja, maka sebaiknya para politisi menjaga kondisi tetap kondusif saat melakukan safari.
“Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya tetap adem aja, gitu aja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun tak mempermasalahkan masalah safari politik Presiden ke-7 RI Jokowi termasuk saat menginjak kepala kerbau untuk menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa” saat safari di Lampung.
Komarudin menyatakan, logo partainya bukan kepala kerbau, melainkan banteng, sehingga tak perlu ada yang diributkan. “Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri," kata Komarudin di Kompleks ParlemenSenayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Bermasalah Jika Menginjak Kepala Banteng
Menurut Komarudin, partainya baru akan berurusan bila Jokowi menginjak kepala banteng. "Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan," tegasmya.
Selain itu, Komarudin menegaskan Jokowi hanyalah masa lalu PDIP sehingga tidak lerlu ditanggapi lagi. "Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan," ujarnya.
"Tapi kalau menyangkut kepala, ya itu kan kerbau. Jadi tidak perlu orang PDI Perjuangan menanggapi urusan itu," pungkasnya.
Diketahui, pada saat safari politik ke Lampung, Jokowi menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" yang dianugerahkan oleh lima kerajaan adat Lampung.
Gelar adat tersebut diberikan melalui sebuah prosesi yang digelar di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, pada Sabtu (27/6/2026).