Liputan6.com, Jakarta - Sektor ketenagakerjaan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengingatkan adanya potensi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan.
Ancaman ini muncul akibat pemangkasan kuota produksi komoditas mineral dan batu bara (minerba) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Advertisement
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang mempertemukan pemerintah, serikat buruh, dan DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat (26/6/2026).
"Masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK 150 ribu pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat," ujar Andi Gani.
Selain sektor pertambangan, Andi Gani juga mengingatkan ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh di sektor manufaktur akibat lonjakan harga gas industri.
"Karena KSPSI yang paling terdampak besar, 55 ribu sudah terancam di depan mata," kata dia menambahkan.
Satu Perusahaan Sudah Tutup
Bukan lagi sekadar prediksi, Andi Gani melaporkan bahwa sudah ada perusahaan yang gulung tikar dan terpaksa merumahkan seluruh karyawannya akibat beban operasional yang kian berat.
"Dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK," ungkap Andi Gani secara blak-blakan.
Oleh karena itu, ia menaruh harapan besar agar pemerintah dan DPR RI melalui Satgas Mitigasi PHK dapat segera merumuskan solusi konkret. Langkah cepat sangat diperlukan agar kebijakan di sektor energi dan pertambangan tidak kembali memakan korban serapan tenaga kerja.
"Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang dapat saya katakan sangat kritis," tuturnya.
Pemerintah dan DPR Mulai Petakan Mitigasi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan bahwa pemerintah bersama DPR RI dan serikat buruh telah saling bertukar pikiran mengenai peta potensi PHK ke depan. Langkah pemetaan ini krusial agar intervensi kebijakan bisa tepat sasaran.
"Oleh karena itu tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Menyoal kendala suplai dan harga gas untuk sektor industri, Satgas Mitigasi PHK juga berkomitmen untuk segera mengetok keputusan dalam waktu dekat demi menyelamatkan operasional pabrik.
"Mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan, untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya," pungkas Mensesneg.