Mentan Ancam Cabut Izin Importir Kedelai Nakal

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin importir yang menaikkan harga kedelai semena-mena.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 10 Juni 2026, 17:20 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kediamannya, Jakarta, Selasa (19/5/2026). (Liputan6.com/Arief)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, tak segan mencabut izin impor kedelai jika pengusaha tidak patuh. Langkah tegas ini akan diambil terutama jika ada importir yang menaikkan harga kedelai secara sembarangan.

Amran meminta para importir kedelai untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi para perajin tahu dan tempe. Konsekuensi tegas bagi yang melanggar adalah pemerintah tidak akan memberikan rekomendasi izin impor lagi.

"Nah, kemudian yang impor khususnya kedelai, kami minta kepada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena rekomendasinya ada di Kementerian Pertanian," kata Amran mengutip keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Amran memastikan akan melakukan penelusuran langsung ke pihak importir apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga secara sepihak tidak boleh dilakukan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu, dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana. Kami sudah kumpulkan semua dan meminta jangan menaikkan harga semena-mena," tegasnya.

Amran mengetuk kepedulian para importir untuk menjaga harga di tengah kondisi ekonomi saat ini demi kepentingan masyarakat luas.

"Tolong kepeduliannya di saat kondisi seperti sekarang, karena Anda sudah untung puluhan tahun. Jangan tidak peduli pada Merah Putih, pada rakyat Indonesia. Kalau aku dapati (pelanggaran), aku pastikan izinnya aku cabut dan aku tidak beri rekomendasi impor lagi," ujarnya.

 

Rata-rata Harga Kedelai Impor

Pekerja mengolah kedelai untuk pembuatan tempe di kawasan Duren Tiga Raya, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Produsen tahu tempe kembali berproduksi usai aksi mogok selama tiga hari karena harga kedelai yang naik hingga menyentuh Rp12.000 per kg dalam beberapa bulan terakhir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Adapun rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) per 8 Juni secara nasional berada di level Rp 11.126 per kilogram (kg).

Untuk wilayah Jawa, rata-rata harga kedelai di tingkat perajin masih berada di angka Rp 10.868 per kg, dengan harga tertinggi menyentuh Rp 11.100 per kg. Kendati demikian, menurut Amran, rata-rata harga kedelai di tingkat perajin saat ini sebenarnya masih dalam koridor aman.

Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat importir maksimal sebesar Rp 11.500 per kg, sedangkan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp 12.000 per kg.

 

Ada Subsidi Impor Kedelai

Pekerja mengolah kedelai untuk pembuatan tempe di kawasan Duren Tiga Raya, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Produsen tahu tempe kembali berproduksi usai aksi mogok selama tiga hari karena harga kedelai yang naik hingga menyentuh Rp12.000 per kg dalam beberapa bulan terakhir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengamini adanya kenaikan biaya impor kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sebagai solusinya, pemerintah menyiapkan subsidi harga kedelai sebesar Rp 2.000 per kg.

Zulkifli mengatakan kedelai impor masih menjadi mayoritas bahan baku untuk diolah di dalam negeri. Penguatan dolar AS otomatis membuat harga bahan baku tahu-tempe ini ikut meningkat.

"Tadi kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir 100 persen impor itu tentu akan terkait harganya. Mungkin tidak naik, tapi ukurannya kurang," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi sebesar Rp 2.000 per kg untuk 250 ribu ton pada tahap pertama. Proses penyalurannya nanti akan ditangani oleh Perum Bulog.

Zulkifli menambahkan, keputusan dalam rapat koordinasi ini akan diteruskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita putuskan di sini, nanti akan diusulkan. Untuk teknis selanjutnya tentu Menteri Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, kami akan buat surat ke sana. Tapi ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya