Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah anggapan bahwa pencabutan subsidi BBM akan merugikan warga tidak mampu. Ia menegaskan, kebijakan itu nantinya hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 yang merupakan milik pribadi.
"Itu hanya untuk yang bermobil. Yang bermobil itu siapa? Ya menengah ke atas dong," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/12/2013).
Sementara, untuk angkutan umum seperti Metromini ataupun Kopaja, truk angkutan dan sepeda motor, tidak akan dikenakan penghapusan subsidi BBM.
Kemudian, untuk efektif tidaknya rencana penghapusan subsidi itu, Jokowi mengatakan pihaknya belum sampai sejauh itu. Sebab, masih berupa usulan kepada pemerintah pusat.
Di samping itu, lanjutnya, wacana pencabutan subsisi BBM baru akan dilakukan pembicaraan tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pekan depan.
"Kita ini belum berbicara sejauh itu. Inikan masih usulan. Keputusan ada di pemerintah pusat. Rencana ini untuk mengatasi kemacetan. Kedua, menghemat anggaran di pusat," jelas Jokowi. (Mut)
"Itu hanya untuk yang bermobil. Yang bermobil itu siapa? Ya menengah ke atas dong," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (20/12/2013).
Sementara, untuk angkutan umum seperti Metromini ataupun Kopaja, truk angkutan dan sepeda motor, tidak akan dikenakan penghapusan subsidi BBM.
Kemudian, untuk efektif tidaknya rencana penghapusan subsidi itu, Jokowi mengatakan pihaknya belum sampai sejauh itu. Sebab, masih berupa usulan kepada pemerintah pusat.
Di samping itu, lanjutnya, wacana pencabutan subsisi BBM baru akan dilakukan pembicaraan tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pekan depan.
"Kita ini belum berbicara sejauh itu. Inikan masih usulan. Keputusan ada di pemerintah pusat. Rencana ini untuk mengatasi kemacetan. Kedua, menghemat anggaran di pusat," jelas Jokowi. (Mut)
