Liputan6.com, Jakarta - Di tengah meningkatnya dinamika industri ride-hailing di berbagai negara termasuk Indonesia, isu terkait tarif, komisi, serta perlindungan dan kesejahteraan pengemudi menjadi sorotan. Hal ini berkembang seiring perubahan regulasi.
Di Indonesia contohnya, pemerintah telah menerbitkan aturan baru melalui Peraturan Presiden (Perpes) No 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.
Advertisement
Regional Director APAC inDrive Mark Tolley menilai dinamika aksi pengemudi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri.
Ia menekankan bahwa isu tarif, komisi, dan kesejahteraan pengemudi bukan hanya terjadi di satu pasar, melainkan menjadi perhatian bersama di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
“Dari perspektif Asia Pasifik, aksi pengemudi yang terjadi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri," kata dia, Selasa (19/5/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat kesamaan tantangan seperti tekanan biaya operasional dan struktur komisi, setiap negara tetap memiliki konteks yang berbeda, baik dari sisi regulasi, kondisi ekonomi, maupun tingkat persaingan.
Faktor lokal seperti regulasi dan kondisi ekonomi juga dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk dinamika industri, termasuk dalam penentuan tarif serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran.
Menanggapi tekanan biaya operasional, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara, Mark menyatakan pihaknya mengedepankan model negosiasi harga sebagai solusi yang fleksibel dan adaptif. Model ini memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menyepakati tarif secara langsung, sehingga mencerminkan kondisi nyata di lapangan sekaligus menjaga keterjangkauan bagi pengguna.
“Model penentuan harga berbasis negosiasi memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi aktual, sekaligus menciptakan transparansi karena harga ditentukan melalui kesepakatan bersama,” ungkap Mark Tolley.
Ciptakan Ekosistem yang Adil
Dari sisi regulasi, inDrive melihat peran pemerintah sebagai elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas pengemudi dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan industri.
Secara khusus di Indonesia, diskusi terkait struktur tarif dan komisi dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan industri ride-hailing. inDrive memandang bahwa transparansi dan struktur komisi yang kompetitif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengemudi dan keterjangkauan bagi pengguna.
Terkait isu perlindungan pengemudi, inDrive terus mengembangkan fitur keamanan dalam aplikasi guna melindungi baik pengemudi maupun penumpang, serta memastikan transparansi dalam setiap interaksi di platform. Pendekatan ini sejalan dengan strategi regional APAC yang menempatkan aspek keamanan dan keadilan sebagai prioritas utama.
“Ke depan, kami akan terus berfokus pada peningkatan pengalaman pengemudi, mulai dari peluang pendapatan yang lebih berkelanjutan hingga rasa aman dan fleksibilitas dalam menggunakan platform,” tutup Mark Tolley.