Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program Koperasi Desa (Kopdes).
Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan program tersebut akan berasal dari alokasi anggaran yang telah tersedia tetapi belum terserap sepenuhnya, termasuk melalui skema pembiayaan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Advertisement
“Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN. Enggak ada tambahan, sudah dialokasikan di situ," ujar Purbaya dalam media briefing, Senin (11/5/2026).
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan, skema pembiayaan untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah disiapkan, termasuk untuk kebutuhan gaji pegawai. Namun, ia mengaku tidak menerima laporan detail sebelumnya dari internal kementeriannya.
Dia menuturkan, pendanaan program tersebut tidak berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan dari alokasi yang sudah tersedia di sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi nggak pernah laporan. Jadi ya sudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear. Jadi, karena pembiayaan clear,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut berasal dari porsi dana yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pembentukan Kopdes Merah Putih, namun belum seluruhnya terealisasi karena proses pembentukan koperasi belum selesai.
“Kita akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," tuturnya.
Terkait soal penugasan pegawai, di mana pada tahap awal mereka berada di bawah BUMN sebelum nantinya beralih menjadi petugas koperasi, Purbaya mengakui belum mengetahui soal itu.
"Enggak tahu. Saya belum diskusi tentang itu, jadi saya enggak tahu. Nanti salah ngomong,” pungkasnya.
Pemerintah Bakal Efisiensi Anggaran, tapi MBG dan Kopdes Aman
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran, agar defisit APBN tidak terlalu melambung di atas 3 persen. Meskipun begitu, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan terkena penghematan.
Mensesneg mengutarakan, eskalasi konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memutar otak atas pemakaian anggaran di beberapa kegiatan. Sehingga membuka opsi untuk menunda belanja-belanja negara yang tidak terlalu mendesak.
"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).
Menurut dia, pertimbangan realokasi anggaran bukan semata-mata karena konflik AS-Israel dengan Iran. "Jadi sebelum kejadian (serangan AS-Israel ke Iran) itu, kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," ungkapnya.
Rutin Koordinasi
Prasetyo pun rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memetakan mana-mana saja pos anggaran yang bisa direalokasi tanpa mengganggu kinerja instansi bersangkutan.
"Jadi kita sisir ulang, mana yang sekiranya tidak produktif atau kurang produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung yang kalau itu sifatnya belum ada, tidak mengganggu kinerja kementerian, kita tunda dulu," kata dia.
Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk tidak mengisi penggunaan anggaran untuk program-program yang diklaim bisa membantu masyarakat, semisal program MBG dan Kopdes Merah Putih.
"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.
"Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan," dia menekankan.