soroti Berbagai Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari korupsi sistemik hingga digitalisasi tanpa transformasi.
Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan dan budaya permisif membuat individu yang baik dapat terjebak dalam praktik menyimpang.
“Korupsi yang sistematik terjadi karena sistem yang lemah, pengendalian internal yang lemah, praktik menyimpang yang dianggap biasa, dan budaya permisif,” ujarnya.
Ia juga menilai banyak sistem pemerintahan yang belum terintegrasi sehingga menyebabkan data tidak sinkron, manipulasi data, hingga duplikasi input data.
“Kondisi digitalisasi tanpa transformasi membuat birokrasi tetap berjalan panjang, penyimpangan tetap terjadi hanya caranya saja yang berbeda,” kata Sang Made.
Adapun Anggota III BPK RI Prof. Akhsanul Khaq menyoroti tantangan global yang penuh ketidakpastian atau VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Menurutnya, pemerintah menerapkan strategi SUPER, yakni Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak sebagai fondasi aparatur negara agar tetap relevan dan efektif di era digital.
Namun demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan besar seperti ketimpangan wilayah, kualitas data, keamanan siber, adaptasi kecerdasan buatan (AI), dan integritas sumber daya manusia.
“Praja IPDN sebagai calon birokrat harus menguasai empat pilar literasi digital yakni digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, IPDN juga memberikan penganugerahan Alumni Kehormatan kepada ketiga narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan pendidikan di lingkungan IPDN.